BREAKINGNEWS.CO.ID – Seorang diplomat senior Cina memberikan peringatan kepada tim Presiden Amerika Serikat, yang seharusnya tidak mencoba untuk menghukum perusahaan asal Beijing yang bekerja sama dengan Korea Utara. Protes itu datang setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan teknologi yang berbasiskan di Cina akan tetapi dalam kenyataannya itu dikelola dan dikendalikan oleh Korea Utara, menurut Departemen Keuangan AS. 

"Kami menentang negara manapun dengan menggunakan sanksi sepihak atau memaksakan 'yurisdiksi lengan panjang' pada entitas atau individu Cina sesuai dengan hukum domestiknya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang dalam konferensi pers, dilansir Washington Examiner, Sabtu (15/9/2018). Geng membela perusahaan, bahkan juga ketika anggota parlemen mendesak pemerintah Trump untuk memberikan sanksi kepada mitra Cina dan Korut lebih agresif.

"Cina telah mengajukan pernyataan keras dengan AS, mendesak pihak AS untuk menghentikan tindakan yang salah," kata Geng. Dalam kesempatan itu Cina juga membantah melakukan kesalahan sehubungan dengan penegakan sanksi Korut. "Cina sudah secara penuh dan secara ketat menerapkan resolusi yang terkait dengan DPRK dari Dewan Keamanan PBB," kata Geng, menggunakan akronim resmi untuk rezim Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

Pemerintah Trump memberlakukan sanksi tambahan pada Yanbian Silverstar Network serta perusahaan induknya yang berbasis di Rusia, Rusia Silver Star, pada Kamis (13/9). "Tindakan ini dimaksudkan untuk menghentikan aliran pendapatan gelap ke Korea Utara dari para pekerja teknologi informasi luar negeri yang menyamarkan jati diri mereka yang sebenarnya dan bersembunyi di balik perusahaan-perusahaan depan, alias, dan warga negara ketiga," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin.

Sebelumnya diberitakan, Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada perusahaan teknologi yang berbasis di Cina, CEO asal Korea Utara (Korut) dan anak perusahaan Rusia. Individu dan entitas itu dituding telah memindahkan dana gelap ke Korut yang melanggar sanksi AS. Sanksi baru ini dijatuhkan kepada Yanbian Silverstar Network Technology Co yang berbasis di Cina, kepala eksekutif asal Korut Jong Song-hwa, dan perusahaan yang berbasis di Rusia, Volasys Silver Star. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Departemen Keuangan AS.

"Tindakan ini dimaksudkan untuk menghentikan aliran pendapatan gelap ke Korea Utara dari para pekerja teknologi informasi di luar negeri yang menyamarkan identitas mereka yang sebenarnya dan bersembunyi di balik perusahaan depan, alias, dan warga negara ketiga," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/9).