BREAKINGNEWS.CO.ID - Salah satu alasan pemindahan ibukota ke Kalimantan, disebabkan kondisi ibukota saat ini, Jakarta, yang penuh masalah. Mulai dari kemacetan, polusi, banjir, kepadatan penduduk dan masalah-masalah lain. Di ibukota baru yang akan mulai dibangun tahun depan, pemerintah berharap ibukota baru terbebas masalah itu.

Namun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga menampik anggapan bahwa pemindahan ibu kota merupakan cara pemerintah 'lepas tangan' dari segudang masalah yang ada di Jakarta. Sebaliknya ia menyatakan pemindahan ibu kota adalah demi masa depan Jakarta.

Bambang menyatakan  pemerintah memindahkan ibu kota agar beban Jakarta tak seberat saat ini. Selain menjadi pusat pemerintahan, Jakarta juga menjadi pusat bisnis, perdagangan, dan investasi dalam satu waktu.

Hal itu menyebabkan masalah terus bermunculan di Jakarta. Misalnya kepadatan penduduk yang terus bertambah, kemacetan yang sulit terurai dan teratasi, hingga penurunan tingkat air bersih, banjir, dan lainnya. Program pemindahan ibukota ini maka pemerintah ingin membagi beban Jakarta ke kota lain. Terutama beban sebagai kota pusat pemerintahan.

Namun pemerintah juga menyatakan tak ingin 'lepas tangan' dari Jakarta saat ini. Menurut Bambang, pemerintah sudah menyiapkan arah pembangunan baru bagi Jakarta ke depan, yaitu menjadi pusat bisnis internasional. "Jakarta tetap dibenahi, tetap jadi prioritas, kami ingin menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis yang berskala internasional," ujar Bambang.

Bahkan, sambung dia, pemerintah tetap akan hadir dengan 'tangan terbuka' ketika ada usulan pengembangan Jakarta dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Jadi tetap dibenahi, yang diusulkan gubernur, kami akan exercise juga. Tidak (lepas tangan)," katanya.

Opsi Lain

Sementara itu  Ekonom Senior Emil Salim mempertanyakan urgensi pemerintah memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Program ini dinilai hanya membuang-buang anggaran saja. Selain itu pemerintah tampak tidak bertanggung jawab pada segudang masalah Jakarta.

Masalah besar juga muncul karena 57 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Hal ini membuat Jawa mengalami krisis ketersediaan air bersih, ancaman gempa bumi, rawan banjir, hingga kemacetan. Risiko ini membayangi pula Jakarta.

"Saya rasa ini tidak bertanggung jawab. Sikap pemerintah seharusnya kalau ada persoalan, tugas perencana adalah memecahkan soal, bukan lari dari persoalan," kata Emil.

Emil juga meminta kepada Presiden Joko Widodo agar  menimbang kembali rencana pemindahan ibu kota. Bahkan, menggantikannya dengan rencana pembangunan lain.  "Saya merasa perlu memohon kepada presiden, please bisa tidak mendengar opsi lain," tutur mantan menteri era orde baru tersebut.

Sikap lain ditunjukkan oleh Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. Ia menilai perpindahan ibukota sebagai hal yang biasa saja. “Katanya untuk pemerataan. Bagi saya sih biasa saja. Mau dipindah kemana saja ya silahkan. Asalkan perencanaannya harus matang,” kata Zulkifli Hasan.