BREAKINGNEWS.CO.ID – Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei dalam pidatonya di depan puluhan ribu angguta milisi Basij dan para pemimpin Garda Revolusi menyampaikan kalau Iran saat ini sedang menghadapi masa kritis akibat kondisi ekonomi dalam negeri serta tekanan sanksi dari Amerika Serikat (AS).

"Situasi bangsa, kawasan serta dunia sangat sensitif, terutama bagi kami rakyat Iran," kata Khamenei dalam sebuah stadion di Teheran yang disiarkan oleh televisi pemerintah, Kamis (10/4/2018). "Sensitif karena di satu sisi kita mendapatkan tekanan dari kekuatan arogan serta politisi imperialis Amerika. di sisi lain permasalahan ekonomi bangsa dan makin sulitnya penghidupan sebagian besar orang miskin di negara."

Perselisihan antara Iran serta Amerika Serikat sudah memburuk sejak Presiden AS, Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir multilateral dengan Republik Islam (Iran) pada bulan Mei lalu serta memberlakukan kembali sanksi. Para pejabat AS menuturkan sanksi baru yang menargetkan sektor minyak Iran akan diberlakukan pada 4 November 2018.

Nilai tukar rial Iran sudah jatuh 75 persen dari nilai di awal 2018. Akan tetapi, Iran menyatakan kalau mereka akan memberikan tamparan balik dan akan mengalahkan Amerika dengan sanksinya, kata Khamenei dalam pidatonya. "Dengan kebaikan Tuhan kami akan mengalahkan sanksi dan kekalahan sanksi adalah kekalahan Amerika," kata Khamenei. "Dan Amerika harus menerima tamparan lain dari rakyat Iran dengan kekalahan sanksi."

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Internasional (ICJ) akan memutuskan permintaan Iransoal pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap negaranya pada Rabu (3/10) lalu. Sekitar akhir Agustus lalu, Iran meminta ICJ memerintahkan AS mencabut sanksi yang dijatuhkan Presiden Donald Trump terhadap Teheran setelah AS menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 dengan Iran.

Dalam gugatan ke ICJ, Iran menyatakan bahwa sanksi AS sangat merusak perekonomian yang sudah lemah, dan melanggar ketentuan Perjanjian Persahabatan 1955 antara Iran dan Amerika Serikat. Iran meminta pengadilan tertinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menangguhkan sanksi AS sembari mendengar penjelasan negaranya secara menyeluruh terkait ketaatannya pada perjanjian nuklir tersebut.

Dikutip Reuters, Washington menganggap permintaan Iran tersebut merupakan upaya penyalahgunaan pengadilan. Pengacara Kementerian Luar Negeri AS, Jennifer Newstead, juga mengatakan Perjanjian Persahabatan 1955 tidak dapat dijadikan dasar "sebagai yurisdiksi pengadilan dalam kasus ini."