BREAKINGNEWS.CO.ID – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menargetkan jika penerbitan dasar hukum untuk transportasi roda dua akan selesai pada bulan Februari 2019 mendatang. Melalui aturan tersebut pemerintah akan resmi mengakui bila ojek online (ojol) sebagai angkutan umum.

"Insyaallah awal bulan depan dasar hukum tentang transportasi roda dua selesai," ujar Budi di Jakarta pada, Sabtu (12/1/2019).

Disamping itu, Budi juga menjelaskan jika peraturan yang akan mendasari ojek online akan berfokus pada tarif, keselamatan dan kemitraan. Budi juga lebih sering menekankan aspek keselamatan dalam calon peraturan ojek online ini.

Wajib diketahui jika sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling sering mengalami kecelakaan di jalan raya. Terlebih sejumlah pengemudi masih sering melanggar ketentuan yang berlaku ketika membawa kendaraannya. "Apalagi saat menggunakan handphone ketika berkendara," tegas Budi.

Presiden Jokowi Ingin Ada Payung Hukum Bagi Transportasi Roda Dua

Sementara itu, orang nomor satu di Indonesia yakni Presiden Joko Widodo juga menyampaikan tentang pentingnya payung hukum bagi transportasi roda dua. Jokowi mengklaim jika pihaknya saat ini masih terus memproses semua masukan untuk segera mengakomodasi keberadaan transportasi online.

"Dan intinya adalah kami ingin memberikan payung hukum yang jelas mengenai kegiatan transportasi online. Hal ini biar semuanya jelas," ungkap Jokowi.

Meskipun begitu, Jokowi mengatakan jika masih membutuhkan waktu agar pemerintah dapat merangkul semua pemangku kepentingan transportasi online tersebut. Ia memberi contoh keberhasilan Kemenhub yang sudah merampungkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 soal Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus alias taksi online.

Akan tetapi, Jokowi juga sadar betul di mana membuat peraturan hukum untuk kendaraan roda dua sebagai alat transportasi bukanlah perkara mudah. Bahkan Jokowi menegaskan jika tak ada hukum di internasional yang pernah melakukan hal serupa. "Secepat-cepatnya, nanti akan keluar PM tentang ojek online," tegas orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Sebelumnya, pemerintah juga berencana menggunakan hak diskresi untuk memberikan payung hukum bagi ojek online. Kemenhub akan menjadikan motor resmi sebagai angkutan umum menggunakan kewenangan diskresi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintah.

Hal ini lantaran kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk kendaraan umum seperti disebutkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.