JAKARTA – Pemerintah sayap kanan Austria mengumumkan akan menutup tujuh masjid serta mengusir sejumlah imam di negara tersebut, sebagai langkah awal menekan ideologi islamis dan pembiayaan asing untuk kelompok-kelompok keagamaan.

Pemerintah koalisi yang terdiri dari aliansi konservatif dan ekstrem kanan, naik berkuasa setelah krisis migrasi Eropa dengan berjanji menghentikan banjir pengungsi. Austria berupaya menerapkan undang-undang yang lebih keras dengan melarang pendanaan asing untuk kelompok keagamaan serta mewajibkan warga muslim memiliki ‘pandangan fundamental yang positif terhadap negara dan masyarakat.”

“Masyarakat paralel dengan Islam politik dan kecenderungan radikalisasi tidak memiliki tempat di negara kami,” kata Kanselir Austria, Sebastian Kurz dalam jumpa pers perihal keputusan pemerintah tersebut, Kamis (7/6/2018).

Austria yang berpenduduk 8,8 juta orang memiliki 600.000 warga muslim yang kebanyakan etnis Turki maupun keturunan Turki. Austria menyatakan sebuah kelompok masyarakat yang mengelola sebuah masjid di Wina akan ditutup dikarenakan beroperasi secara illegal.

Sebuah kelompok muslim Arab yang juga mengoperasikan paling sedikit enam masjid juga akan ditutup. “Ini baru permulaan,” kata Wakil Kanselir Heinz-Christian Strache yang berasal dari kanan estrem. Austria menyatakan ada sekitar 60 imam Asosiasi Kebudayaan Islam Turki (ATIB), kelompok muslim yang dekat dengan pemerintah Turki, bisa diusir dari negara tersebut atau dicabut visanya karena menerima pendanaan Asing.