BREAKINGNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menuding “satu negara canggih” sudah meretas sistem komputer partai-partai politik utama dan parlemen negaranya. Morrison menuturkan sejumlah anggota parlemen "juga menyadari bahwa jaringan beberapa partai politik utama seperti Partai Liberal, Partai Buruh, dan Partai Nasional juga ikut terpengaruh" peretasan.

"Pakar siber kami meyakini satu aktor negara yang canggih bertanggung jawab atas aktivitas jahat ini. Agen keamanan kami telah mendeteksi aktivitas ini dan bertindak tegas untuk meresponsnya," ucap Morrison kepada wartawan di Sydney pada Minggu (17/2/2019).

Akan tetapi, Morrison tidak menyebut secara spesifik negara yang ia tuduh sudah meretas sistem komputer pemerintahannya itu. Awal bulan ini, aparat Australia memberikan laporan "insiden keamanan terjadi pada jaringan komputer parlemen" yang memaksa pengguna, termasuk PM dan kabinet, mengubah kata sandi akun mereka dan mengambil sejumlah tindakan keamanan lainnya.

The Australian Signals Directorate memberikan konfirmasi bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan parlemen dalam merespons serangan itu. Badan tersebut memberikan indikasi kuat bahwa "aktor-aktor canggih" berada di balik serangan itu. Sejumlah pihak berspekulasi bahwa Cina yang menjadi otak serangan siber tersebut. Meskipun demikian, sampai saat ini tidak ada pejabat Australia yang secara resmi menuding Beijing terkait insiden itu.

Insiden ini terjadi beberapa pekan menjelang pemilihan umum federal berlangsung pada Mei 2019 mendatang. Dugaan peretasan ini pun semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa para hackers berupaya mempengaruhi pemungutan suara. Akan tetapi, Morrison mengatakan sejauh ini "tidak ada bukti campur tangan asing dalam pemilu."

"Kami telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan integritas sistem pemilihan kami," katanya seperti dikutip AFP. Morrison menuturkan Pusat Keamanan Dunia Maya Australia siap membantu partai politik dan lembaga pemilihan lainnya yang membutuhkan bantuan terkait pengamanan sistem. "Mereka telah memberi pengarahan kepada Komisi Pemilu dan mereka yang bertanggung jawab atas keamanan siber semua negara bagian dan wilayah lainnya di Australia," ucapnya.