BREAKINGNEWS.CO.ID - Sejumlah pejabat pembuat undang-undang di Amerika Serikat meminta perusahaan Google milik Alphabet agar mempertimbangkan ulang kerja samanya dengan perusahaan telekomunikasi asal Cina, Huawei, yang mereka sebut sebagai ancaman terhadap keamanan negara.

Seperti dilansir dari Reuters, Rabu (20/6/2018), para petinggi ini mengirimkan surat kepada CEO Google, Sundar Pichai. Dalam surat itu disebutkan bahwa Google baru-baru ini memutus kerja sama dengan departemen pertahanan AS dalam proyek riset kecerdasan buatan "Project Maven."

"Kami menyayangkan fakta bahwa Google enggan melanjutkan tradisi kolaborasi antara militer dan teknologi, dan kami lebih kecewa lagi karena Google ternyata lebih tertarik membantu Partai Komunis Cina ketimbang kekuatan militer AS," tulis mereka dalam suratnya, seperti dilansir dari Reuters.

Surat tersebut ditandatangani oleh senator dari Partai Republik Tom Cotton dan Marco Rubio, perwakilan Partai Republik Michael Conaway dan Liz Cheney, serta wakil dari Partai Demokrat Dutch Ruppersberger.

Juru bicara Google Andrea Faville menyatakan perusahaannya akan merespons surat itu.

"Seperti banyak perusahaan lainnya di AS, kami memiliki kerja sama dengan banyak perusahaan perakit elektronik dari seluruh dunia, termasuk Huawei. Kami tidak memberikan akses terhadap data pengguna Google dalam bentuk kerja sama ini, dan perjanjian kerja sama kami meliputi perlindungan privasi dan keamanan untuk data pengguna," ujarnya dalam keterangan melalui email.

Pasalnya, surat ini merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh anggota kongres AS untuk mengincar Huawei dan ZTE, yang juga merupakan perusahaan telekomunikasi asal Cina.

Mereka telah membuat sejumlah peraturan yang membatasi lembaga pemerintah dalam menggunakan produk dari kedua perusahaan tersebut. Selain itu, mereka juga berusaha membatalkan persetujuan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri larangan terhadap ZTE.

Sama seperti dengan Amerika Serikat, Australia juga khawatir akan keterlibatan pemerintah Cina dalam mengontrol Huawei. Hal inilah yang membuat Australia enggan untuk memberi akses atas infrastruktur yang bersifat sensitif kepada Huawei.

Huawei juga kembali menegaskan bahwa mereka tidak dikontrol oleh pemerintah Cina dan mereka merupakan perusahaan yang independen.

"Di hampir 170 negara tempat kami beroperasi, kita menuruti hukum dan pedoman nasional. Untuk melakukan hal yang sebaliknya akan mematikan bisnis kita dalam semalam," tulis eksekutif Huawei tersebut dalam suratnya.

Rekam jejak Huawei dengan pemerintah Australia memang cukup suram. Pada tahun 2012, Huawei dilarang oleh pemerintah Australia untuk menyuplai National Broadband Network.

Pada Mei 2018, pemerintah Australia menghabiskan jutaan dollar untuk memastikan agar Huawei tidak membangun jaringan kabel internet antara Australia dan Kepulauan Solomon.

Keberatan Australia untuk melibatkan Huawei dalam proyek-proyek tersebut dikabarkan karena Australia khawatir Cina akan mengancam keamanan nasionalnya dengan memiliki akses kepada infrastruktur telekomunikasi vital miliknya.