JAKARTA – Sebagai tanggapan atas tindakan keras pemerintah terhadap oposisi dan masyarakat sipil, Amerika Serikat serta Uni Eropa ditantang Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen untuk membekukan aset pemimpin kamboja di luar negeri.

Hun Sen, orang kuat yang sudah memerintah Kamboja selama lebih dari tiga dekade, telah mengambil garis anti-Barat yang menyengat jelang pemilu 2018 mendatang. Ia juga sudah menolak kritik dari para donor atas pembubaran partai oposisi paling utama di negara itu.

AS dan UE sudah menangguhkan dana untuk pemilu tahun depan serta Washington sudah mengajukan larangan visa kepada beberapa pemimpin Kamboja. Tidak ada masukan saat ini untuk membekukan aset oleh AS atau UE, akan tetapi beberapa anggota parlemen sudah melayangkan gagasan tersebut.

“Saya mendorong Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk membekukan kekayaan pemimpin Kamboja di luar negeri,” cetus Hun Sen kepada sekelompok atlet di Ibu kota Phnom Penh, Jumat (15/12/2017).

Hun Sen menuturkan kalau dia tidak memiliki uang di luar negeri dan tindakan EU serta A. S. tidak akan menyakitinya.

Kedutaan Besar AS tidak memberikan komentar terkait pernyataan Hun Sen itu. Sementara Duta Besar UE, George Edgar mengatakan tidak ada keputusan perihal tindakan lebih lanjut dari blok tersebut.

Mahkamah Agung membubarkan partai oposisi, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), bulan lalu atas permintaan pemerintah dengan alasan merencanakan untuk merebut kekuasaan.

Hun Sen menuduh Kem Sokha, pemimpin CNRP dari sebuah plot anti-pemerintah yang didukung AS. Pemimpin oposisi dan AS membantahnya.

Cina, donor bantuan terbesar Kamboja, telah menyandarkan dukungannya kepada Hun Sen, dengan mengatakan menghormati hak Kamboja untuk mempertahankan keamanan nasionalnya.