JAKARTA- Anggota Komisi I DPR RI dari  Fraksi PPP, Arwani Thomafi menilai rencana pemerintah Amerika Serikat yang akan menjadikan Yerusalem (Al-Quds) sebagai ibukota Israel jelas memukul mundur ikhtiar damai yang dirintis oleh berbagai pihak dalam mewujudkan kemerdekaan di Palestina. 

"Rencana tersebut harus ditolak keras karena nyata-nyata bertentangan dengan resolusi legalitas Yerusalem yang merupakan bagian dari Palestina," ujar Arwani melalui keterangannya, Kamis (7/12/2017).

Menurut Arwani, penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sama saja melegalkan penjajahan Israel terhadap Palestina. Ini harus ditolak karena sikap politik RI yang tertuang dalam konstitusi yakni secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi ini. 

Dikatakan Arwani, sikap RI dalam persoalan Palestina cukup jelas, lugas dan tegas yakni mendukung kemerdekaan Palestina.  Sikap ini tertuang dalam politik luar negeri Indonesia maupun dalam kapasitas sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang telah menghasilkan "Resolusi Jakarta" dalam KTT Luar Biasa di Jakarta pada tahun 2016 sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. 

Menurut Arwani, pidato Presiden AS Donald Trump hanyalah menunjukkan sikap politik populis untuk kepentingan domestik Amerika Serikat. Pidato tersebut sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan,  kemanusiaan dan perdamaian. 

Lanjut Arwani, pidato Trump juga membuat stigmatisasi negatif atas perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai sikap ekstremis. Perjuangan Palestina adalah perjuangan kemanusiaan dan penegakan HAM. Jelas kata Arwani, politik luar negeri AS mengabaikan upaya damai yang dirintis di Palestina serta stabilitas di kawasan Timur Tengah. 

"Kami mendukung sepenuhnya dan  mendorong lebih kuat lagi upaya pemerintah Indonesia melalui Menlu atas ikhtiar penyampaian sikap politik Indonesia khusus merespons rencana penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel," tegasnya.

"Begitu juga mengapresiasi peran Indonesia dalam OKI melalui Wakil Tetap RI untuk OKI yang telah menggelar pertemuan luar biasa di Jedah,  Selasa (4/12/2017) khusus merespons rencana AS tersebut. Sikap pemerintah ini harus didukung seluruh stakeholder untuk menunjukkan sikap kolektif bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina," pungkasnya.