JAKARTA- Satu lagi TKI Ilegal asal Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT bernama Imanuel Adu Mooy yang bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Malaysia meninggal dunia akibat jatuh dari Pohon Kelapa Sawit. Hal tersebut dikatakan Koordiantor Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus kepada wartawan, Selasa (13/3/2018).

Menurut Petrus, Perusahaan yang mempekerjakan dan teman-temannya sesama NTT yang bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit "Tamaco Plantation Kimbell Light Industrial Centre" dimaksud tidak dapat membantu menyelamatkan nyawanya hanya karena korban dan teman-temannya berstatus TKI Ilegal.

"Segala akses untuk mendapatkan haknya atas pelayanan terhadap hak-hak dasar sebagai manusia makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan martabatnya yang telah dilindungi oleh UU-pun tidak dapat diperolehnya," ujarnya. "Itulah nasib anak-anak manusia NTT diperantauan Malaysia yang dibiarkan Pemerintah diberangkatkan secara Ilegal oleh sindikat terorganisir sebagai akibat negara  dan Pemerintahan Provinsi NTT gagal melindungi warga negara dan warga masyarakatnya," tambahnya.

Padahal menurut Petrus, di dalam kinsiderans UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), negara telah mengakui bahwa "Kejahatan Perdagangan Orang" telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

"Mengapa Negara dan Pemerintah Provinsi NTT mengabaikan tanggungjawabnya terutama menegakan hukum untuk menindak kejahatan TPPO bahkan terkesan membiarkan," tegasnya. Menurut data yang telah dilansir disejumlah media, bahwa Almarhum Imanuel Adu Mooy merupakan TKI Ilegal asal NTT yang ke-13 (tiga belas) yang meninggal di Malaysia sejak Januari 2018 hingga Maret 2018. Ini berarti setiap bulan terdapat  empat orang anak manusia NTT dengan status TKI Ilegal di Malaysia meninggal (dalam tiga bulan) tanpa negara hadir dan tanpa Pemerintahan Provinsi NTT berupaya memberikan perlindungan sesuai kewajibannya bahkan hanya sekedar berempati kepada Keluarga Korbanpun Pemerintah Provinsi NTT tidak pernah ditunjukan.

"Apa yang salah dengan orang-orang NTT sehingga negara absen ketika peristiwa duka yang susul menyusul mendera anak-anak NTT. Bukankah NTT merupakan salah satu bagian terpenting bahkan tidak terpisahkan dengan Provinsi lain di Negeri ini sehingga berhak mendapat perlakuan yang adil dan layak," tanyanya. Dikatakan Petrus, kasus ini juga menunjukan betapa  negara tidak memiliki aparatur negara yang secara sungguh-sungguh mau memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya dan seluruh tumpah darahnya dengan mencegah dan menaggulangi TPPO.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT juga tidak memiliki semangat dan keinginan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, tidak punya komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini. "Penindakan terhadap pelaku dan jaringannya bahkan tidak ada upaya untuk membangun kerja sama dengan Pemerintah Malaysia dalam bidang Pemberantasan Perdagangan Orang, merupakan potret buruh kondisi peelindungan HAM dan Martabat Manusia NTT," pungkasnya.