BREAKINGNEWS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku jika saat ini mereka belum bisa mengambil langkah terkait dengan hasil uji materi yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) ke Mahkamah Agung (MA) untuk maju sebagai calon anggota DPD RI.

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan jika alasan pihaknya belum dapat menentukan sikap terkait dengan gugagtan yang dimenagkan oleh OSO tersebut karena pihaknya hingga saat ini masih menunggu salinan putusan tersebut sampai ke KPU. "Iya (masih nunggu). (Salinan putusan) belum (sampai)," kata Viryan, Rabu (31/10/2018).

Karena belum membaca salinan hasil putusan tersebut, maka pihaknya belum bisa menentukan sikap. Kendati demikian, langkah yang akan diambil nantinya yakni akan mempertimbangkan amar putusan MA tersebut.

"Kita lihat amar putusan seperti apa. Tapi sampai saat ini ya kami mau dapatkan dulu secara jelas ya (putusannya). Kan bisa juga nanti seperti (putusan uji materi terkait) napi korupsi yang kami kira satu pasal dihapus, tapi ternyata hanya soal napi korupsi saja, dua mantan lain tidak," ujar Viryan.

Sementara itu, juru bicara (jubir) MA Suhadi mengaku jika pihaknya belum menyelesaikan minutasi (penyusunan putusan) terkait dengan hasil uji materi tersebut. Ia menjelaskan jika pihaknya hingga saat ini masih terus melakukan sejumlah proses untuk mempublikasikan salinan tersebut.

"Untuk mengeluarkan informasi itu kan juga lewat koreksi yang berlapis-lapis. Jadi oleh panitera pengganti, oleh pembaca satu, oleh pembaca tiga, dan seterusnya," jelas Suhadi saat dikonfirmasi, Rabu (31/10/2018). "Ya mudah-mudahan bisa segera. Sebab itu kan internal majelisnya. Mudah-mudahan minggu ini," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, MA mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan oleh OSO. Uji materi dilakukan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selain mengajukan gugatan ke MA, OSO juga melakukan gugatan atas putusan KPU ke PTUN. KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

OSO sendiri dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.