BREAKINGNEWS.CO.ID-Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tidak ingin terburu-buru melaksanakan keputusan soal pembagalan swastanisasi air. Hal itu dilakukan untuk menghindari keputusan yang nantinya justru akan merugikan masyarakat.

Pasalnya, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam ikatan dengan pihak swasta dan tak ingin pembatalan itu akhirnya menimbulkan perkara hukum baru. Sehingga Pemprov DKI butuh waktu supaya pembatalan swastanisasi air tidak merugikan pihak manapun.

“Jangan sampai langkah hukum yang kita lakukan nanti ujungnya malah merugikan rakyat, merugikan rakyat itu misalnya ternyata kemudian nanti ada tuntutan-tuntutan hukum yang justru kita bisa dikalahkan kita harus memastikan bhwa pelaksanaannya itu mmbuat rakyat Jakarta menang,” terang Anies di GOR Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Selasa (22/1/2019).

Ia menururkan kini pihaknya tengah melakukan pengkajian lengkap terhadap pertimbangan untuk membatalkan swastanisasi air tanpa keputusan salah dan dapat konsekuensi negatif. Selain itu juga ada beberapa opsi untuk membatalkan seperti membeli saham PT Aetra Air Jakarta.

“Semua itu ada di dalam opsi-opsi tapi saya tidak mau membicarakan isi karena semuanya sedang dalam proses pembicaraan nanti kalau sudah baru saya sampaikan,” tuturnya.

Pada 10 Oktober 2017, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga negara untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta dan memerintahkan Pemprov DKI Jakarta putuskan kontrak pengelolaan air dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Di mana PT Aetra Air Jakarta adalah salah satu saham yang dibentuk oleh Sandi.

PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnnase Jaya (Palyja) dan Pemprov DKI Jakarta telah melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta. Gugatan dilakukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta.