BREAKINGNEWS.CO.ID-Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) secara tegas menolak peraturan tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta.

Di mana aturan itu baru saja ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 6 tahun 2019 tentang UMSP DKI 2019.

Menanggapi hal tersebut, Anies tidak mempermasalahkan bila ada penolakan bahkan ia meminta pelaku usaha ritel untuk mengikuti peraturan yang sudah dibuatnya. “Sesuai Pergub saja, (keberatan) ya nggak apa-apa jalanin saja,” singkatnya di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (14/2/2019).

Ia menuturkan kalau aturan itu dibuat sudah sesuai dengan fakta di lapangan yang mana selama ini masih ada ketimpangan antar buruh dan itu justru menguntungkan pemilik modal. Pengambilan keputusan itu pun berdasarkan penekanan aspek keadilan.

“Bayangkan usahanya sama, PT nya sama, nama tokonya sama, yang disebelah Timur Jakarta dan di Jakarta upahnya beda. Ini contoh, jadi kita ingin agar di Jakarta ada keadilan gitu,” tuturnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI juga memastikan sebelum pergub diteken para pelaku usaha ritel sudah diberikan undangan namun banyak tidak hadir. Ia pun merasa kecawa lantaran respon yang diberikan pelaku usaha ritel tidak dimanfaatkan dengan baik hingga pada akhirnya pergub tentang UMSP diketok.

“Banyak pihak ketika diundang dinasker memilih tidak datang dengan asumsi nanti Gubernur akan ambil keputusan seperti tahun -tahun lalu gitu, tidak. Gubernur sekarang berbicara soal keadilan, bicara soal kesetaraan,” tutup Anies.

Sebelumnya Ketua Umum Aprindo, Roy Mandey mengatakan, asosiasi tidak setuju industri ritel masuk ke dalam 11 sektor yang ada tertuang pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 6 tahun 2019 tentang UMSP DKI 2019. Sebab ritel dinilai sudah berbeda dengan industri-industri lainnya.

Posisi ritel sejauh ini sudah berada pada sektor padat karya. Apalagi, jika dilihat dari jumlah sumber daya manusia (SDM) dan biaya yang dikeluarkan untuk operasional. Sehingga tidak tepat masuk dalam 11 sektor yang ditetapkan dalam Pegub tersebut.

"Karena ada satu peraturan Kementerian Perindusterian, yang mengatakan ketika sudah di atas 50 persen dari total produksi untuk biaya SDM dan 200 orang lebih yang bekerja dalam suatu industri maka itu bisa dan layak industri padat karya," teranganya.