BREAKINGNEWS.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi keluhan yang disampaikan oleh sejumlah pihak terkait dengan program Jak Lingko. Anies menyatakan wajar saja jika Jak Lingko dikeluhkan oleh sebagian pihak karena ini masih baru dan masih membutuhkan banyak perbaikan.

"Namanya juga sebuah sistem baru. Sistem baru itu pasti ada ruang untuk perbaikan," ungkap Anies ketika meresmikan program Rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Jumat (12/10/2018).

Bagi Anies, yang terpenting dari sebuah program bukan tidak adanya masalah. Karena yang namanya masalah pasti akan selalu ada dan datang silih berganti. Setiap masalah tersebut harus diperbaiki secara konsisten.

Disamping itu, Anies juga menanggapi masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta agar ia melakukan inspeksi mendadak. Pasalnya, Anies mengatakan uji coba Jak Lingko telah berjalan lancar, sementara masih ditemukan banyak keluhan baik dari pengemudi, koordinator lapangan serta operator.

"Saya sidak, saya lihat dan juga laporan. Jadi yang penting sistemnya itu terus menerus melakukan perbaikan. Kurang ini perbaiki, kurang ini perbaiki. Jadi jangan sampai ada masalah tidak diselesaikan. Mindset kita harus siap dengan terus ada masalah baru, masalah baru, masalah baru. Itu kan artinya kita terus menerus memperbaiki," tegas Anies Baswedan.

Anies juga mengakui, sebagian sidak ditampilkan di akun resmi Instagram-nya. Namun, ia memastikan tidak akan mempermalukan orang lain melalui unggahan tersebut. "Kalau saya sidak enggak diumumin. Iyalah. Ada yang diinstagramin ada yang enggak. Kalau mempermalukan orang, saya enggak biasa mempermalukan orang. Iya tah? Tapi saya perbaiki, perbaiki," pungkas Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sekadar informasi, DPRD DKI Jakarta juga mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal program Jak Lingko. Program tersebut merupakan perubahan nama dari yang sbeelumnya bernama OK OTrip. Beberapa yang menjadi sorotan saat ini adalah soal terganggunya mesin tab yang dipengaruhi oleh jaringan, keterlambatan gaji dan kurangnya tempat pemberhentian di sejumlah kawasan Ibu Kota.