JAKARTA- Ketua Umum (Ketum) Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta, Ardy Mbalembout menilai secara hukum kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengangkat Pejabat Tinggi (Pati) Polri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur melanggar Permendagri No. 74 tahun 2016 pasal 4 ayat 2.

"Dari aspek hukum ketatanegaraan jelas-jelas keputusan Mendagri ini melanggar peraturannya sendiri. Permendagri No. 74 tahun 2016 pasal 4 ayat 2 bahwa Plt Gubernur berasal dari pimpinan tinggi Kemendagri dan Pemda propinsi," ujar Ardy kepada BreakingNews.co.id, Sabtu (27/1/2018).

Menurut Ardy, Pati Polri yang mengikuti kebijakan Mendagri tersebut tidak tahu diri. Pasalnya, cara tersebut telah menampar muka Kapolri sebagai kepala institusi.

"Nah bagi anggota kepolisan aktif yang enggak tau diri juga ini blunder bagi mereka yang mau saja diangkat menjadi Plt. Karena ini menampar muka Kapolri," tegasnya.

Ardy menegaskan, berdasarkan undang-undang (UU) No 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI pasal 28 ayat 3 bahwa anggota kepolisian Negara RI dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari kepolisian.

"Nah kalau benar Kemendagri telah mengeluarkan SK, maka atas keputusan pejabat negara yang final dan binding dapat kita lakukan class action dengan menggugat PTUN. Pasti akan dikabulkan oleh majelis hakim TUN dengan catatan majelis hakim enggak "masuk angin," tegasnya.

"Luar biasa rejim hari ini. Segala cara dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dengan menabrak kaidah-kaidah hukum yang harus kita taati bersama tanpa terkecuali. Ini artinya politik masih menjadi panglima di negeri ini bukan Hukum. Slogan Indonesia Negara Hukum, Kita bisa menjawab nya sendiri," tambahnya.

Sebelumnya, Kabagpenum Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan bahwa ada dua Perwira Tinggi (Pati) Polri yang akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut pada saat Pilkada serentak 2018.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini pun menyebut bahwa dua Pati Polri tersebut yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.