BREAKINGNEWS.CO.ID - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menilai adanya usulan debat capres di Pilpres 2019 tidak diperlukan. Bahkan, ia menilai jika hal itu menandakan mulai minder sebagai bangsa Indonesia. "Nggak perlu. Tanda mulai minder sebagai bangsa indonesia," katanya kepada breakingnews.co.id, saat dihubungi Jum'at 14/9/2018).

Selain itu, dirinya juga mengatakan jika semangat sumpah pemuda jangan sampai dimatikan, bahkan harus ada visi menjadikan Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dunia. "Toh untuk kepala negara dan ketua lembaga negara (oleh UU) diharuskan berbahasa Indonesia dalam pertemuan resmi kenegaraan," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, koalisi partai politik pengusung bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengusulkan, agar KPU menggelar satu sesi debat capres-cawapres dengan menggunakan bahasa Inggris.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menuturkan, pemimpin Indonesia nantinya bakal bergaul dan banyak berbicara di forum internasional, sehingga memerlukan penggunaan bahasa Inggris. "Karena presiden bergaul di dunia internasional, supaya tidak ada kesalahan komunikasi dan salah tafsir dari lawan bicara, ya memang penting juga calon presiden matang dalam menguasai bahasa luar dari bahasa Indonesia itu," ujar Yandri, Kamis (13/9/2018) kemarin.

Alhasil, PAN yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu pun mendapatkan penolakan. Sandiaga mengaku tidak setuju dengan usulan format debat yang menggunakan bahasa Inggris.

Menurutnya, dalam debat sebaiknya menggunakan bahasa yang dimengerti masyarakat Indonesia, agar visi dan misi dapat tersampaikan dengan baik. "Mengapa pakai bahasa Inggris. Jadi saya pikir, kita untuk menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, ya kita gunakan bahasa Indonesia," ujarnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut pun menginginkan agar KPU lebih memikirkan format debat, agar tidak saling menjadi ajang yang menjatuhkan satu sama lain.

Format debat yang 'urun rembruk' atau 'sarasehan', yang menyampaikan visi dan misi pandangan untuk memajukan Indonesia dalam di periode 2019-2024 nanti. "Tugas KPU memastikan bahwa ke depan inovasinya apa itu, supaya tidak terpecah belah antara dua kubu. Masyarakat sudah tahu kok, sudah bisa menentukan pilihan, mereka ingin melihat visi misi seperti apa," tuturnya.