BREAKINGNEWS.CO.ID – Daerah perbatasan Bangladesh dan Myanmar menjadi saksi bisu atas ketakutan dan kecemasan etnis Muslim minoritas, Rohingya. Mereka harus menembus hutan rimba serta sawah untuk menghindari kejaran pasukan Myanmar dan kelompok radikal yang sudah diliputi dengan amarah yang membabi buta.

Etnis Rohingya harus hidup tanpa kepastian sejak hampir tiga dasawarsa. Mereka tidak dianggap oleh pemerintah Myanmar sejak merdeka pada 1948 silam. Lantas nasib mereka semakin memburuk setelah kudeta militer yang berkuasa sejak 1962. Pada 1989, Rohingya tidak termasuk ke dalam 135 etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar meskipun sudah mengajukan bukti-bukti kalau mereka bukan pendatang ilegal dari Bangladesh, akan tetapi sudah mempunyai akar peradaban selama ratusan tahun. Pada akhirnya, mereka terasing di tanah kelahirannya.

Tidak punya kewarganegaraan membuat mereka terpinggirkan. Sulit mendapatkan pekerjaan membuat mereka hidup melarat. Akses pendidikan dan layanan kesehatan untuk Rohingya pun tertutup. Mereka dijuluki 'Bengali' oleh mayoritas warga Myanmar. Myanmar menuding orang Rohingya sengaja dipelihara oleh Bangladesh untuk menduduki tanah mereka, kemudian perlahan-lahan mengambil alih. Akhirnya, mereka menjadi sasaran persekusi baik oleh aparat keamanan dan kelompok ultra nasionalis hingga penganut Buddha radikal.

Kabar itu diembuskan terus menerus dan pada akhirnya memantik kerusuhan pada 2012 lalu. Saat itu ribuan orang Rohingya tak bersenjata diserang oleh aparat dan sipil Myanmar. Ada dugaan hal tersebut dibuat-buat untuk membikin khawatir masyarakat saat proses transisi junta militer ke sistem demokrasi. Tujuannya untuk membuat pembenaran kalau tanpa militer maka keadaan bakal kacau.

Tiga tahun kemudian terjadi serangan besar-besaran kepada etnis Rohingya. Padahal saat itu juga terjadi pemilihan umum, yang dimenangkan Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Ternyata kemenangan Suu Kyi tidak membuat orang Rohingya gembira. Ternyata mereka terus menjadi korban persekusi, sehingga harus menyelamatkan diri ke hutan-hutan menghindari kejaran tentara dan kelompok radikal.

Bertahun-tahun ditindas membuat sebagian etnis Rohingya melawan. Pada Agustus 2017, sekelompok orang menyatakan sebagai Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) menyerang pos polisi dan tentara di Negara Bagian Rakhine. Hal itu membuat pemerintah Myanmar naik pitam dan mengerahkan pasukan bersenjata berat memburu orang Rohingya. Meski berdalih ingin menumpas kelompok yang dianggap teroris, tetapi mereka malah menargetkan penduduk sipil. Menurut kesaksian para pengungsi Rohingya, yang diakui oleh salah satu utusan khusus PBB, Marzuki Darusman, persekusi oleh aparat Myanmar dilakukan secara sistematis.

Mereka tidak cuma membantai, tetapi juga membakar habis desa-desa orang Rohingya. Bahkan mereka juga menanam ranjau di jalur-jalur pelarian etnis Rohingya, dengan tujuan jika kembali maka bakal celaka. Dan hal itu memang terjadi. Lebih dari 5000 orang Rohingya meninggal dalam kejadian itu. Gelombang pengungsi sekitar lebih dari 700 ribu warga Rohingya menyemut di perbatasan Bangladesh. Sebagian kabur dengan kapal laut, dan beberapa terdampar di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Suu Kyi yang diharapkan bisa bersuara lantang membela hak asasi manusia kenyataannya malah diam seribu bahasa ketika ditanyai soal Rohingya. Dia berdalih ini itu guna menghindari pembicaraan soal persekusi yang dilakukan aparat keamanan di negara yang dipimpinnya. Hal itu jelas-jelas membuat para pegiat hak asasi dan pro demokrasi yang mengidolakannya karena berani menghadapi junta militer tidak habis pikir. Bahkan beberapa di antaranya mengaku kecewa. Sejumlah lembaga mencabut penghargaan buatnya. Malah almamaternya, Universitas Oxford, melepas foto Suu Kyi yang tadinya terpampang di salah satu gedungnya lantaran malu. Saat ini, etnis Rohingya menghadapi dilema. Jika pulang ke kampung halaman khawatir akan menghadapi perlakuan yang sama di Myanmar. Jika menolak pun belum tentu ada yang mau menampung mereka. Maka tak heran lembaga nirlaba 'Dokter Tanpa Batas' menyematkan gelar kepada etnis Rohingya sebagai bangsa yang paling tertindas sejagat.