Jakarta --Nama Ade Komaruddin sempat disebut oleh Hakim John Halasan Butar Butar dalam putusan sidang kasus e-KTP, Juli lalu. Dalam sidang putusan di pengadilan Tipikor, Jakarta dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, menurut hakim, kedua terdakwa menguntungkan politisi Partai Golkar itu sebesar 100.000 dollar AS.

Ade yang juga mantan Ketua DPR RI, dalam fakta persidangan tersebut, Hakim secara jelas dan gamblang  juga menyebut ada tiga anggota DPR yang diuntungkan dari skandal korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

"Bahwa selain menguntungkan Irman dan Sugiharto, terdapat pihak lain yang diuntungkan oleh para terdakwa," ujar Hakim John Halasan saat membacakan pertimbangan putusan pertama, Juli 2017.

Fakta persidangan yang jelas ini, rupanya tak membuat KPK tergugah untuk menetapkan Ade Komarudin sebagai tersangka. Bahkan namanya tak pernah disebut-sebut lagi meski sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus e-KTP. KPK juga tak pernah menerbitkan Sprindik untuk menyelidiki fakta yang terungkap di pengadilan Tipikor itu.

Justru sebaliknya, KPK malah lebih dulu menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Padahal nama Ketua DPR RI dan Ketua DPP Partai Golkar itu tak pernah disebut dalam putusan hakim telah menerima aliran dana. Namun kini ternyata  KPK salah. Pada saat sidang praperadilan, kubu Setya Novanto menang dan KPK harus membatalkan status tersangka padanya.

Keanehan ini pun membuat GEMPAR (Gerakan Masyarakat Anti Korupsi) e-KTP, untuk mempertanyakan kebijakan dan keputusan KPK yang dinilai tidak adil. Kesan tebang pilih, tampak begitu nyata bagi GEMPAR.