JAKARTA - Politisi PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempunyai dasar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menolak undang-undang (UU) MPR, DPR , DPD dan DPRD (MD3). 

Apalagi kata Andreas maksud dan tujuan penerbitan Perppu tersebut tidak mempunyai situasi kegentingan yang memaksa. Menurut Andreas, penolakan terhadap UU MD3 hanyalah opini.

"Apa dasarnya. Tidak ada kegentingan yang memaksa. Perppu itu ada pertimbangannya. Apabila ada kegentingan memaksa, kan engga. Ini kan ada opini," ujar Andreas kepada BreakingNews.co.id, Selasa (13/3/2018).

Lanjut Andreas, UU MD3 tersebut ada yang melihatnya tidak mengakomodasi kepentingan rakyat atau tidak demokratis, solusinya dengan mengajukan uji materi ke Makhamah Konstitusi (MK).

"Ada pandangan yang melihat bahwa ini tidak demokratis. Tapi okelah kalau kita berbeda pendapat seperti itu. Silahkan  ke MK. Jadi jangan menghakimi melalui opini. Silahkan ke MK yang sudah ada," tegasnya.

Bahkan kata Andreas, Presiden Jokowi melalui Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) telah melakukan tugasnya merevisi UU tersebut bersama DPR RI.

"Pak menteri sudah melakukan itu. Menkumham sudah melakukan tugasnya. Prosesnya sudah berjalan gitu. Ya kalau kita bikin Perppu sama saja kita melanggar aturan main itu sendiri. Mau menjebak presiden dalam situasi yang sulit buat dia nanti. Perppu itu harus ada dasarnya. Harus disetujui oleh DPR kan. Itu kan yang engga akan selesainya nanti," pungkasnya.