BREAKINGNEWS.CO.ID - Ketua DPP Partai Hanura, Andre Garu mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan mantan napi korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota sesuai dengan nafas Undang-Undang terkait hak konstitusi warga negara dalam berpolitik. "Saya kira putusan MA itu sudah betul karena mengacu pada UU terkait hak konstitusi warga negara dalam politik," kata Andre kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/9/2018).

Menurut Andre meski MA telah memutuskan, namun keputusan politik terhadap mantan napi korupsi sangat tergantung rakyat Indonesia dalam menentukan pilihannya. Karena pengadilan sesungguhnya ada pada tangan rakyat itu sendiri sebab rakyat adalah hakim agung dalam pemilu.

"Sekarang tinggal bagaimana pemilih Indonesia menentukan pilihannya terhadap calon-calon tersebut, baik terhadap individu maupun partainya. Nanti di tangan rakyat diadili pada pemilu 2019," ujar anggota DPD RI ini.

Diketahui, uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis 13 September 2018. Pada pertimbangannya, MA menyatakan, ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 7 tahun 2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

Putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji UU Pemilu yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya di depan publik.

Adapun perkara uji materi yang dimohonkan oleh Wa Ode Nurhayati dan KPU ini diperiksa dan diputus oleh tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi, dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018.