BREAKINGNEWS. CO.ID - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI Siti Zuhro mengatakan, ancaman mundur kubu Prabowo-Sandiaga dari pilpres 2019 harus disikapi secara dewasa. Menurutnya, ancaman tersebut merupakan lonceng peringatan kepada seluruh pihak yang bertanggug jawab pada pelaksanaan pemilu, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan istitusi keamanan TNI/Polri.

"Yang kita pertanyakan adalah mengapa kita mendengarkan statement seperi itu dari pihak 02, ada apa gerangan. Ada apa di balik itu. Apa yang terjadi di lapangan, apakah memang ada kecenderungan bahwa kecurangan itu sudah terendus," kata Sizi Zuhro kepada Breakingnews.co.id, Senin (14/1/2019).

"Pemilu yang damai, kata Siti Zuhro sejatinya telah disepakati oleh pihak yang berkontestasi baik kubu Jokowi-Ma'ruf, Prabowo-Sandiaga melalui Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 saat pembukaan masa kampanye pada 23 September 2018.

"Beberapa poin kan sudah disepakati yaitu mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas tanpa hoax, politisasi SARA dan politik uang. Melaksanakan kampanye, berdasarkan peraturan UU yang berlaku. Hal-hal itu kan supaya kita runtun dalam berpikir. Jadi, sudah disepakati bersama. Dan menjadi kontrak, sehingga tidak ada penghalalan segala secara tentang perlaksanaan pemilu," bebernya.

Siti Zuhro menambahkan, KPU, Bawaslu, istitusi penegak hukum dan partai politik, koalisi dan masyarakat.merespons ancaman Prabowo ini. Supaya penghalalan segala cara dalam pemilu nanti tidak terjadi. Sehingga, deklarasi damai yang sebelumnya dihembuskan benar-benar terlaksana dengan baik. "Harus disikapi dengan positif, Peserta ini kan orang dewasa sehingga harus ada kedewasaan dalam berpikir. Bagaimana agar kecurangan penghalalan segala cara ditekan sedemikian rupa baik oleh KPU, Bawaslu, istitusi penegak hukum dan partai politik, koalisi dan masyarakat," ucapnya.

"Jadi semuanya taat secara hukum. Pak Prabowo memberikan klue sejak awal. Sehingga masyarakat semua stakeholder terkait pemilu ini sama sama memegang teguh komitmen itu," tambahnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, ancaman mundur Prabowo dari Pilpres 2019 disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso. Prabowo akan mengundurkan diri dari Pilpres 2019, kata Djoko, bila tedapat potensi kecurangan di Pilpres 2019. Awalnya Djoko Santoso menyampaikan soal perjalannya dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur.

Namun Djoko Santoso mengaku harus segera kembali karena Prabowo akan menyampaikan pidato kebangsaan pada Senin (14/1/2019). Dalam pidatonya, lanjut Djoko Santoso, Prabowo akan menyampaikan mundur dari kontestasi Pilpres 2019 jika ada potensi kecurangan.

"Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kebangsaan. Memang supaya tidak terkejut barangkali, kalau tetap nanti disampaikan Prabowo Subianto, pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau memang potensi kecurangan itu tidak bisa dihindarkan, maka Prabowo Subianto akan mengundurkan diri," kata Djoko Santoso.