JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Budang Hukum, Faisal memohon orang-orang memprioritaskan azas praduga tidak bersalah atas disebutnya nama bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais dalam tuntutan jaksa di pengadilan.

Jaksa menyebutkan dana korupsi alat kesehatan dengan terdakwa bekas Menkes Siti Fadilah Supari mengalir ke rekening Amien sejumlah 6 kali, dengan keseluruhan Rp 600 juta.

Ia menyatakan kalau tuntutan jaksa tidak mengkualifikasikan Amien jadi penerima duit korupsi yang pantas dipakai delik pidana.

" Bahkan juga tidak satupun ujaran dari penuntutan yang katakan AR lakukan perbuatan melawan hukum, atau untungkan sendiri bahkan juga orang lain, " tutur Faisal lewat info tertulis, Minggu (4/6/2017).

Faisal menyampaikan, dalam tuntutan, tidak dijelaskan ada unsur kesengajaan terima uang korupsi.

Jaksa hanya menguraikan perbuatan terdakwa Siti Fadilah yang sudah penuhi unsur jadi subyek penuntutan. Bahkan juga, kata Faisal, Siti tidak miliki jalinan segera dengan Amien dalam rangkaian terjadinya momen pidana.

" Begitu, tak ada argumen untuk mengkualifikasikan peran AR jadi aktor pelaku pidana, " kata Faisal.

Faisal mengira penyebutan nama Amien dalam tuntutan jadi kiat penuntutan. Tetapi, kiat itu malah menyebabkan permasalahan mendasar, yakni arena persidangan malah jadi tempat pengembangan masalah yang punya potensi menihilkan azas praduga tidak bersalah.

Usaha itu, kata dia, dapat dimaksud kiat mencari kebenaran dengan tidak menggembirakan hak nama baik seorang. Diluar itu, dengan menyebutkan nama, jaksa bisa dengan gampang lakukan cross check dengan cara terbuka di persidangan. Umumnya dengan mengkonfrontasi info satu dengan yang lain.

" Sejatinya, usaha ini lebih dikerjakan pada level penyidikan, arena persidangan bukanlah pada tempat yang ideal temukan delik, " kata Faisal.

Dia menyampaikan, substansi tuntutan jaksa yang menyangkut nama Amien cuma hanya ada aliran dana dari yayasan sahabatnya, Soetrisno Bachir dengan argumen pertolongan atau donasi untuk kebutuhan agenda sosial keagamaan.

Dana yang didapatkan, kata dia, cuma pertolongan suka-rela tanpa ada motif jahat. Terlebih Siti Fadilah juga menolak Amien dihubungkan dengan kasusnya.

Menurut Faisal, tuntutan jaksa yang mencantumkan nama Amien punya potensi mengakibatkan kerusakan nama baik seorang.

" Rangkuman awal yang bisa di ambil kalau AR bukanlah pihak yang bisa digolongkan jadi pelaku tindak pidana. Walau kami begitu tahu usaha jaksa seperti menginginkan mencari delik dalam pengembangan kenyataan dipersidangan, namun langkah itu dikerjakan tanpa ada prinsip kehati-hatian, " kata Faisal.

" Hak Jaksa untuk menyebutkan nama siapa saja, namun bukanlah dengan motif malah bisa merendahkan tuntutannya karna condong spekulatif bahkan juga beropini, " lebih dia.

Menurut Faisal, persidangan adalah tempat lakukan kontrol, menunjukkan serta mengadili untuk mencari kebenaran materiil. Bukanlah jadi jadikan peluang untuk penuntut umum untuk mencari serta temukan delik.

Dengan hal tersebut, kata dia, kiat penuntutan dengan menyebutkan nama Amien tidak mempunyai bangunan alasantasi kenyataan hukum yang falid. Tuntutan condong menghadap pada spekulasi untuk mencari delik. Menurutnya, apa yang dikerjakan jaksa salah bila akan membuat perlindungan azas praduga tidak bersalah siapa saja.

" AR sudah dirugikan nama sebaiknya atas aksi penegakan hukum yang spekulatif, " kata Faisal.