BREAKINGNEWS.CO.ID - Pengamat politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Maksimus Ramses Lalongkoe menilai upaya Penasihat PP Muhammadiyah, Amien Rais (AR) untuk menyeret organisasi tersebut ke dalam panggung politik tidaklah etis. Menurutnya, Amien tidak memiliki hak untuk meminta organisasi tersebut untuk menentukan sikapnya di tahun politik saat ini.

"AR tidak punya hak meminta organisasi sosial keagamaan untuk menentukan sikap politik dalam pilpres atau pilkada, sangat tidak etis dengan pola demikian," kata Ramses kepada breakingnews.co.id saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Kamis (22/11/2018).

"Harusnya lembaga atau organisi demikian jangan dibawa ke ranah politik sehingga tidak terjadi dikotomi di tengah-tengah masyarakat," sambungnya.

Selain itu, Ramses yang juga Direktur Eksekutif dari L-API itu juga menilai jika dari segi hukum, upaya Amien tersebut tidak termasuk melanggar. Hanya saja ia menilai jika hal yang dilakukan oleh Amien tidak bagus.

"Dari aspek hukum nggak melanggar, tapi dari sisi etis ya nggak bagus. Tapi saya yakin Muhammadiyah punya aturan yang mengikat lembaga itu," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir juga telah menegaskan jika pihaknya netral di Pilpres 2019. Ramses pun berpendapat jika sikap yang bijak tersebut jangan sampai digunakan untuk tujuan politik.

"Iya, itu sikap bijak. Jangan sampai gunakan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan itu untuk tujuan politik. Biarkan saja dia (Muhammadiyah) menjadi penengah," pungkas Ramses yang juga dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengecam pernyataan Penasihat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Amien Rais yang akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika Muhammadiyah tidak bersikap di Pilpres 2019. Pernyataan Amien itu dinilai bertentangan dengan khitah Muhammadiyah.

Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prastiyo mengatakan, pernyataan Amien bertentangan dengan semangat khitah yang digagas dalam Muktamar Muhammadiyah 1971 di Makassar.

Muktamar itu menegaskan Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik apapun, dan menjaga jarak dengan semua partai politik.

"Ditetapkan lagi pada tanwir Muhammadiyah pada 2002 di Denpasar, Bali yang secara prinsip menegaskan Muhammadiyah berbeda dengan partai politik," kata Najih, Rabu (21/11).