JAKARTA - Partai Golkar menanggapi pernyataan senior PAN Amien Rais yang menyebut Indonesia bangsa 'pekok' karena UU Migas No 22/2001 yang dinilai pro asing. Golkar mengingatkan, UU itu disahkan ketika Amien menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999-2004. "Apalagi Pak Amien menyebut UU Migas sebagai dasar kepekokan. UU Migas yang ada sekarang lahir pada tahun 2001 di mana Pak Amien berada pada puncak kekuasaan sebagai Ketua MPR," kata Wasekjen Golkar Sarmuji, Jumat (11/5/2018).

Karenanya, dasar ucapan Amien soal bangsa 'pekok' itu menjadi patut dipertanyakan. Sebab, Amien mungkin pada saat itu menggunakan jabatannya untuk mencegah pengesahan UU Migas. "Jika undang-undang Migas bermasalah, mengapa Pak Amien tidak menggunakan kekuasaannya yang besar waktu itu untuk mengecegahnya?" ujar Sarmuji.

Ke depan, Sarmuji mengharapkan Amien dapat berhenti melemparkan komentar panas soal bangsa Indonesia. Sebagai tokoh parpol, Amien semestinya dapat turut memperbaiki permasalahan Indonesia dengan cara yang lebih konkret. "Pak Amien sebaiknya berhenti memaki bangsa sendiri. Yang disebut bangsa pekok tadi adalah bangsanya sendiri yang warganya juga termasuk Pak Amien sendiri," kata anggota DPR yang duduk di Komisi XI itu.

"Apalagi Pak Amien adalah juga tokoh partai yang partainya juga ikut menyusun undang-undang. Akan lebih bagus jika Pak Amien mengikuti ikhtiar Muhammadiyah untuk melakukan jihad konstitusi melakukan koreksi terhadap undang-undang jika memang ada undang-undang yang dianggap bermasalah," imbuh Sarmuji.

Sebelumnya, Amien Rais kembali menyoroti permasalahan undang-undang di Indonesia yang dianggap pro asing itu merugikan rakyat. Salah satunya adalah UU Migas. Oleh karenanya, ia mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa pekok (bodoh). "Ini ada UU yang aneh dan ajaib. Bahwa gas alam di perut bumi Indonesia, itu boleh digunakan oleh bangsa sendiri setelah bangsa lain dicukupi kebutuhannya," kata Amien saat mengisi ceramah di Masjid Muthohirin Yogyakarta, Kamis (10/5/2018).

Menurut dia, kebijakan itu aneh. Sebab, kebutuhan dalam negeri dikorbankan hanya untuk memenuhi kebutuhan negara lain, seperti Tiongkok, Taiwan, serta Singapura. "Ini mesti bangsa pekok (bodoh)," sindirnya.