JAKARTA- Pemilu akan kembali dihelat pada 2018 mendatang. Presiden Joko Widodo pun telah memberi intruksi kepada Polri agar bersikap netral. Terkait hal ini, Kapolri, Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya membutuhkan partner dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan jalannya pemilu, sebab Polri tak dapat bekerja sendiri.

"Keberhasilan pilkada dalam pengamanannya Khususnya. Jelas tolong digarisbawahi perintah dari bapak Presiden kepada Polri pada saat apel kemarin, polri harus netral. Nah untuk kami bisa melaksanakan tugas tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri. Polri harus bekerja sama dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).

Tito pun mengaku, dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya supaya membangun koordinasi dengab KPU.

"Oleh karena itu saya sudah instruksikan. Kepada jajaran dari awal sedini mungkin sudah membangun koordinasi dengan KPU. Agar mereka mampu merencanakan, kegiatan" proses pemilu ini sesuai tahap" secara jujur dan netral. KPU dan Bawaslu tentu juga harus begitu," imbuhnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun meminta kepada KPU dan Bawaslu supaya membangun jaringan yang jujur dan adil serta menjadi wasit yang baik.

"Mereka juga harus mampu membangun jaringan yang jujur. Pelaksanaannya juga adil. Sebagai wasit yang baik. Yang ketiga membangun hubungan dengan Parpol peserta, dengan paslon," jelasnya.

"Tujuan apa? Agar mereka mampu mengikuti tata cara aturan yang berlaku. Siap menang dan siap untuk kalah. Jangan siap untuk menang," pungkasnya.

BREAKINGNEWS.CO.ID