BREAKINGNEWS.CO.ID   - Komisi Sawit Eropa akhirnya tetap dengan keputusan awal yakni melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai pengganti BBM kendaraan bermotor di benua tersebut. Pokok alasannya, karena budi daya perkebunan ini dianggap terbukti menjadi penyebab utama penggundulan hutan atau deforestasi.

Keputusan yang dikeluarkan Komisi Eropa tersebut bertolak belakang dengan kepentingan Indonesia dan Malaysia  selaku dua produsen utama minyak kelapa sawit dunia. Bersama Malaysia, Indonesia menegaskan bahwa dampak deforestasi akibat budi daya minyak sawit tersebut tak seburuk dua minyak nabati lain yang jadi andalan Eropa, yakni kacang kedelai dan bunga matahari.

Seperti dikutip Antaranews.com dari laman kantor berita Reuters, keputusan pelarangan yang diwujudkan dalam penerbitan sejumlah kriteria minyak nabati yang berkaitan dengan program   energy terbarukan itu dikeluarkan pada Rabu, (13/3/2019).

Isinya antara lain  penentuan jenis tanaman apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan, yang tak lain merupakan bagian dari undang-undang Uni Eropa baru untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan menjadi 32 persen pada tahun 2030. Selain itu juga untuk  menentukan apa yang merupakan sumber terbarukan yang sesuai.

UE mengatakan,  penggunaan bahan baku biofuel dari bahan minyak kelapa sawit, yang lebih berbahaya akan ditutup secara bertahap pada 2019 hingga 2023 dan dikurangi menjadi nol pada 2030.

Reaksi awal dari keputusan tersebut adalah munculnya protes dari Indonesia yang akan sejak awal sudah mengancam akan membawa masalah ini ke  Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sementara Malaysia berniat melakukan pembatasan  impor produk-produk Prancis, karena negara tersebut sudah mengumumkan rencana  menghapus minyak kelapa sawit dari biofuel pada 2020.

Biofuel utama adalah bioetanol, dibuat dari tanaman gula dan sereal, untuk menggantikan bensin dan biodiesel yang dibuat dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, kedelai

Alasan utama Komisi  Eropa mengeluarkan keputusan tersebut adalah  bahwa 45 persen dari ekspansi produksi minyak sawit sejak 2008 menyebabkan kerusakan hutan, lahan basah atau lahan gambut, dan pelepasan gas rumah kaca yang dihasilkan. Itu dibandingkan dengan delapan persen untuk kedelai dan satu persen untuk bunga matahari dan rapeseed. Pihaknya menetapkan 10 persen sebagai garis pemisah antara bahan baku yang lebih sedikit dan lebih berbahaya.

Saat periode umpan balik kepada masyarakat, usulan awal Komisi Eropa itu mendapat tidak kurang dari 68.000 komentar dalam periode   empat minggu dan kritik dari para pencinta lingkungan karena mengizinkan sejumlah pengecualian.

Sementara produsen yang dapat menunjukkan bahwa mereka telah meningkatkan hasil panen dapat dikecualikan. Kemudian dapat dikatakan bahwa tanaman mereka menutupi permintaan untuk biofuel serta untuk makanan dan pakan, tanpa perlu ekspansi ke lahan non-pertanian.

Perluasan tanaman semacam itu akan dianggap kurang berbahaya jika, misalnya, diterapkan oleh petani kecil atau mengarah pada penanaman makanan atau pemanfaatan "tanah yang tidak digunakan". Di antara perubahan yang dilakukan setelah periode umpan balik adalah ketentuan bahwa kebun plasma berarti petani yang mandiri dan memiliki kurang dari dua hektare lahan. Budi daya di tanah yang tidak digunakan juga dibatasi.

Kelompok kampanye Transport & Environment mengatakan pelabelan minyak kelapa sawit sebagai tidak berkelanjutan adalah tonggak penting dalam perjuangan untuk mengenali dampak iklim dari membakar makanan untuk energi. Namun, pihaknya mengatakan kemenangan itu hanya sebagian karena minyak kedelai dan beberapa minyak sawit masih bisa diberi label "hijau". Pemerintah Uni Eropa dan Parlemen Eropa memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan apakah akan menerima atau akan memveto tindakan tersebut.