BREAKINGNEWS.CO.ID – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres, menawarkan dirinya untuk menjadi penengah guna mengakhiri krisis yang terjadi di Venezuela.

Tawaran ini disampaikan ketika Guterres bertemu dengan Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreasa, atas permintaan Caracas pada Senin (11/2/2019), ketika perebutan kekuasaan antara Presiden Nicolas Maduro dan pemimpin oposisi, Juan Guaido, tak kunjung usai. "Sekjen menyampaikan kembali bahwa tawarannya menjadi penengah kedua pihak masih berlaku untuk negosiasi serius demi membantu negara itu keluar dari kebuntuan untuk kesejahteraan rakyat Venezuela," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, seperti dikutip AFP, Selasa (12/2).

Perebutan kekuasaan ini bermula ketika Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim (sementara) Venezuela di tengah demonstrasi anti-Maduro besar-besaran di berbagai penjuru negara. Guaido mendapatkan dukungan dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat. Sementara itu, Maduro didukung Cina, Rusia, dan sejumlah negara Afrika.

Uni Eropa dan sejumlah negara lain lantas membentuk satu grup untuk membahas pemecahan masalah di Venezuela yang pada dasarnya dipicu oleh krisis ekonomi akibat hiperinflasi di masa pemerintahan Maduro. Blok Eropa itu tak mengikutsertakan AS dan Rusia dengan dalih agar negosiasi dan pembicaraan berjalan lancar tanpa konflik kepentingan. Di tengah kisruh ini, Guterres enggan ikut serta dalam sejumlah pembicaraan yang diadakan berbagai pihak untuk mengatasi krisis Venezuela untuk menunjukkan posisi netral.

Sebelumnya, Amerika Serikat mengajukan draf resolusi untuk mendesak pemilihan umum di Venezuela ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir pekan lalu. Sejumlah diplomat AS mengonfirmasi kabar ini, tapi mereka belum mengetahui waktu pasti DK PBB akan melakukan pemungutan suara terkait draf tersebut.

Namun, sejumlah diplomat lainnya memperkirakan Rusia sebagai sekutu Presiden Nicolas Maduro akan memveto draf resolusi itu. Teks draf resolusi yang didapat AFP berisi "Desakan memulai proses politik menuju pemilu presiden yang bebas, adil, dan kredibel, dengan pengawas pemilu internasional, sejalan dengan konstitusi Venezuela."

Draf resolusi itu juga meminta Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menggunakan kewenangannya untuk memastikan pemilu itu dilaksanakan. Selain itu, resolusi itu juga menyuarakan "dukungan penuh bagi Majelis Nasional sebagai satu-satunya institusi di Venezuela yang dipilih secara demokratis."