BREAKINGNEWS.CO.ID - Menghadapi Pilkada Serentak di Tanah Air yang akan digelar 9 Desember 2020, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pasang target tinggi. Dalam pemilihan yang melibatkan 270 daerah (9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota), partai beringin ingin meraih hasil maksimal.

“Saya ingin tegaskan kembali bahwa kita harus meraih kemenangan maksimal pada Pilkada Serentak 2020 ini. Target kemenangan minimal 60% yang telah saya canangkan agar bisa diterjemahkan dalam strategi pemenangan yang baik dan tepat oleh seluruh jajaran Partai Golkar,” kata Airlangga dalam sambutan tertulisnya di rapat koordinasi teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar.

Dalam rakornis yang berlangsung secara virtual pada Senin (01/06/2020) malam itu diikuti oleh lebih dari 320 kader dari berbagai daerah. Kepada seluruh kader partai beringin, Airlangga juga menegaskan tentang mekanisme pencalonan “tanpa mahar” di Partai Golkar. 

“Saya juga ingin menegaskan kembali agar dalam seluruh proses pencalonan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh partai, dilaksanakan secara objektif, bersih dan “tanpa mahar”. Juga tentu karena kita sedang memasuki era “new normal”, maka seluruh tahapan juga harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” tegas Airlangga.

Menko Perekonomian ini juga menyatakan jika Pilkada Serentak 2020 adalah batu uji yang akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia. Perwajahan demokrasi nasional akan sangat ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak tersebut.

Sebagai partai utama pendukung pemerintah, Partai Golkar ikut  bertanggung jawab melaksanakan seluruh agenda pemerintah. Apalagi agenda tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan politik dan demokrasi yang adalah lingkungan keberadaan partai politik. Sebagai salah satu kekuatan politik tertua dan terbesar,

“Partai Golkar juga ikut bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan dan kualitas demokrasi Indonesia. Untuk itulah saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran Partai Golkar untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak di 9 Desember 2020 dengan sebaik-baiknya,” ungkap Airlangga Hartarto.

Terlebih Pilkada kali ini akan berlangsung di tengah Pandemi Covid-19. Selama ini wabah tersebut telah mengancam dimensi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Agar situasi tetap terkendali, maka seluruh agenda dari setiap dimensi itu harus tetap berjalan.

Ancaman Kualitas Demokrasi

Sementara di tengah upaya dunia mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas demokrasi, Pandemi covid-19 diperkirakan menjadi penghambat. Bahkan bisa menjadi pemicu serius terhadap penurunan kualitas demokrasi.

Kajian The Varietes of Democracy (V-Dem) Institute, Swedia, yang diluncurkan April 2020, menunjukan 48 negara berisiko tinggi mengalami kemunduran demokrasi, 34 negara berisiko sedang, dan 47 negara masuk kategori risiko rendah.

Dalam catatan V-Dem Institute, pada tahun 2019, Indeks Demokrasi Elektoral (IDE) Indonesia berada pada skor 0,64 dari skor maksimal 1. Skor itu masih berada dibawah skor terbaik yang pernah dicatatkan Indonesia pada tahun2014 dengan raihan skor 0,73. Jika Pilkada 2020 batal digelar, kemungkinan skor (IDE) Indonesia, akan menurun.

Golkar beranggapan Pilkada harus tetap digelar, seperti halnya negara lain menggelar Pemilu dan pesta demokrasi. “Kita sudah menyaksikan ada 47 negara yang telah dan akan melangsungkan Pemilu nasional maupun Pemilu lokal di tengah-tengah pandemi, sejak Maret hingga Oktober 2020 ini,” tutur Airlangga.

Korea Selatan, Jepang, India, Malaysia, dan beberapa negara di Asia memang tetap menggelar pemilihan. Begitu pula dengan, Malawi, Burundi, dan beberapa negara di Afrika, dan Eropa. Bahkan Amerika Serikat akan tetap melangsungkan proses demokrasi mereka meski wabah Covid belum reda di negeri itu.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berdasarkan Perppu itu Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI  yang mendapat dukungan dan persetujuan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, telah menetapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020.