BREAKINGNEWS.CO.ID - Komisi III DPR RI merampungkan tugasnya dalam memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Irjen Firli Bahuri akhirnya terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023. Empat orang lainnya, yakni Alexande Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pantauli Siregar dan Nurul Ghufron akan mendampingi sebagai Komisiiner KPK.

Hasil mendapat apresiasi penuh dari Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. "Pimpinan terpilih kan sudah hasil keputusan di Komisi III. Tentu kita mengapresiasi dan menghargai keputusan yang dibuat melalui proses tersebut," kata Airlangga di Hotel Ritz Calton, Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9).

Proses seleksi calon pimpinan KPK ini menurut Airlangga sudah melalui proses yang panjang. Ia juga menuilai proses pemilihan juga berlangsung terbuka sehingga tak perlu lagi diragukan. "Sudah proses panjang pansel sampai pada kemarin pemilihan di Komisi III dan kita semua bisa mengikuti melalui TV sampai sekitar jam setengah dua pagi," ungkapnya.

Perihal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Airlangga mengatakan saat ini hanya tinggal menunggu kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Fraksi Partai Golkar, menurut Airlangga, akan menyampaikan pandangan saat pengambilan keputusan pada tingkat panja.

"Ya tentu Fraksi Partai Golkar akan memberikan kami pandangan umum pada saat pengambilan keputusan hasil panja. Jadi kita tunggu saja keputusan di panja," ucapnya.

Hingga kini DPR tengah melakukan revisi UU KPK. Beberapa pasal yang tengah dibahas diantaranya pasal terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dibentuknya Dewan Pengawas, Pegawai KPK dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan terkait mekanisme penyadapan.

Integritas Dipertanyakan

Sementara itu, lima komisioner KPK saat ini termasuk Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat lalu mengundurkan diri. Mereka mengembalikan mandatnya kepada Presiden Joko Widodo usai polemik Revisi UU KPK. Mundurnya Agus, term,,asuk Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, membuat kekosongan di tubuh KPK saat ini.

Menurut anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, keputusan Saut Situmorang mundur dari jabatannya membuat integritas Wakil Ketua KPK itu dipertanyakan.

"Itu orang integritasnya kami ragukan. Bukan lagi kami ragukan, tetapi orang itu tidak berintegritas, tidak bertanggung jawab. Digaji, seenaknya bekerja, kemudian mundur. Itu tidak punya integritas dan tidak bertanggungjawab," kata Masinton di, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9).

Masinton menduga mundurnya Saut berkaitan dengan terpilihnya Irjen Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023. "Mereka digaji negara untuk bekerja profesional, lalu kesempatan itu malah mereka gunakan untuk aktivitas politik menyerang orang. Ketika keinginan mereka tidak terpenuhi lalu mengundurkan diri," tegas dia.

Sementara anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi menilai sikap Saut tidak bertanggungjawab. Padahal masa jabatan komisioner KPK akan berakhir pada Desember 2019. "(Hanya saja Saut) Enggak bertanggungjawab. (Padahal) sisa masa jabatannya masih tiga bulan, harusnya dia selesaikan itu," ujarnya.

Menurut Taufiq, semestinya Saut bisa bertahan menuntaskan tugasnya yang hanya tersisa tiga bulan lagi. Dia menyindir Saut yang bersemangat melobi Komisi III DPR ketika seleksi capim pimpinan KPK. Namun setelah gagal, kemudian mundur begitu saja.

"Jangan hanya bersemangat ketika dulu dipilih itu dia minta pejabat untuk mendukung dia. Kemudian bertemu untuk melakukan lobi biar dipilih. Sekarang tiba-tiba mengundurkan diri di tengah jalan, padahal tiga bulan lagi dia selesai," ucap Taufiq.

Terpilihnya Firli membuat salah satu pimpinan KPK, Saut Situmorang mundur dari jabatannya. Saut merupakan salah satu pimpinan yang protes dengan capim KPK Firli Bahuri. Firli diduga bermasalah karena melanggar etik.

Berikut pernyataan Saut saat dirinya mengundurkan diri: "Saudara saudara yang terkasih dalam nama Tuhan yang mengasihi kita semua, izinkan saya bersama ini menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pengunduran diri saya sebagai Pimpinan KPK terhitung mulai Senin 16 September 2019 (masih ada dua kegiatan lagi di Yogya Sabtu Minggu14/15 Sept 2019 - Jelajah Dongeng anti korupsi )," kata Saut mengawali tulisan dalam pesan kepada internal itu.