BREAKINGNEWS.CO.ID - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipercaya akan mengisi jabatan direksi Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Jejak Ahok seperti kejujuran dan transparansi pengelolaan dinilai sangat pantas menduduki jabatan sebagai Dirut Pertamina di BUMN.

"Keberanian, anti kemapanan, pendobrak kekakuan birokrasi, dan kerja keras yang luar biasa dimiliki oleh seorang Ahok," ujar Pakar Komunikasi Publik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing kepada wartawan, Sabtu (16/11/2019).

Menurut hematnya, Ahok sangat pantas di posisi dirut di salah satu BUMN yang selama ini sangat bermasalah. Tugas utamanya 'membongkar' kemapanan yang sangat merugikan negara selama ini. "Menurut saya, sebaiknya Ahok diposisikan sebagai Dirut Pertamina," kata Emrus.

Menurut Emrus, keberadaan Ahok acapkali menimbulkan pro dan kontra di ruang publik. Ketika Ahok jadi Gubernur DKI, ucapanya sering memunculkan respon  yang beragam. Bahkan berujung di meja sidang pengadilan yang 'mengirimnya' ke lembaga pemasyarakatan.

"Kali ini, ia pun digadang-gadang untuk duduk di posisi puncak di salah satu BUMN yang selama ini diduga banyak masalah mulai dari manajeman yang tidak transparan,  adanya koruptor yang 'bersarang', hingga kemungkinan adanya praktek  'kongkalikong' di BUMN tersebut," tutur Emrus.

Lebih lanjut, Emrus mengatakan, bahwa dari aspek tindakan komunikasi yang dilakukan oleh orang yang menolak Ahok, secara hipotesis mereka setidaknya berada pada empat kategori.

Pertama, orang yang murni berkeinginan agar Ahok tidak masuk menjadi pimpinan di BUMN, karena mereka tidak setuju dengan karakter Ahok selama ini yang acapkali memang tampak kurang humanis.

Kedua, orang yang boleh jadi mengganggu kepentingannya selama ini dan yang akan datang bila mana Ahok benar-benar duduk sebagai pemimpin di BUMN tarkait.

Ketiga, orang yang bisa jadi ada aktor tertentu di belakangnya yang merasa terusik atas kemapanan selama ini yang terkait dengan berbagai kepentingannya.

Keempat,  orang mencoba 'menanam saham' manakala benar-benar Ahok menjadi pimpinan BUMN tertentu. Bila mana Ahok 'membongkar' berbagai masalah yang bisa jadi terkait dengan orang yang bersangkutan,  maka serta merta menyebutnya sebagai tindakan balas dendam karena pernah menolak Ahok akan duduk sebagai petinggi di BUMN tersebut.

"Untuk mengkonfirmasi empat atau lebih kategori tersebut, haya waktulah yang mengujinya 
bilamana Ahok benar-benar sudah ditempatkan di BUMN dengan posisi sangat strategis," tutur dia.