Jakarta --Ibarat beradu cepat, antara pihak Setya Novanto dan KPK, sama-sama menginginkan sidang praperadilan dan sidang Tipikor segera berjalan dan selesai. Setelah sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jaksel, dijadwalkan selesai pada Rabu, 14 Desember  2017, giliran KPK dan JPU Tipikor ingin agar pengadilan Tipikor, Jakpus, bisa menggelar sidang dakwaan terhadap Setya Novanto pada Rabu (13/12/2017).

Hakim Kusno, yang memimpin sidang praperadilan mengatakan, dalam Pasal 82 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili disebutkan bahwa praperadilan gugur apabila hakim pokok perkara mulai memeriksa terdakwa dalam persidangan.

"Jelas itu ya. Gugatan praperadilan gugur setelah perkara pokoknya mulai diperiksa. Setuju ya," ujar Kusno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017). Kusno mengatakan, pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, praperadilan tidak lagi berwenang menguji substansi petitum yang diajukan pemohon.

Sementara sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga sudah menetapkan sidang perdana yang berisi pembacaan dakwaan terhadap Setya Novanto digelar Rabu, 13 Desember 2017. Ketua majelis hakim yang mengadili perkara tersebut adalah Yanto. "Hari Rabu depan tanggal 13 Desember 2017," ucap pejabat humas Pengadilan Tipikor Jakarta Ibnu Basuki di kantornya, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).

Jika sidang Tipikor digelar, meski hanya satu hari sebelum putusan sidang praperadilan Setya Novanto, maka praperadilan tersebut dengan sendiri gugur atau dibatalkan.

Berkas perkara Setya Novanto baru dilimpahkan pada Selasa (6/12/2017). Sedangkan praperadilan Novanto dimulai pada Kamis (7/12/2017). Hakim tunggal praperadilan Kusno menyebut putusan praperadilan kemungkinan akan dibacakan pada Kamis pekan depan atau tepatnya 14 Desember 2017.