BREAKINGNEWS.CO.ID - Polemik kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik oleh warga negara asing (WNA) terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Kepemilikan e-KTP terhadap WNA tersebut juga dikhawatirkan merusak tatanan demokrasi di Pemilu 2019. Hingga ada usulan untuk membedakan e-KTP yang dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan WNA dengan memberikan warna pada e-KTP tersebut.

Sesditjen Dukcapil Kemendagri, I Gede Sudartha mengatakan jika pihaknya menilai bahwa adanya berbagai usulan tentang perubahan warna bisa dimaknai sebagai dinamika yang terjadi di masyarakat, bentuk kepedulian masyarakat.

"Apalagi itu dari para petinggi kita juga memberikan usulan itu. Dan itu adalah suatu hal yang relevan saja," kata I Gede kepada wartawan saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019). "Tapi dalam mengambil sebuah kebijakan ada kalanya kita menggunakan teori dampak kebijakan. Jadi tidak serta merta kebijakan itu berubah, karena dampaknya juga harus dipikirkan. Dan memang sekarang sedang dicerna. Kita reaksinya adalah disatu sisi tim kami mempelajari usulan dan yang kedua adalah pelayanan terhadap orang asing dalam pemeberian KTP Elektronik ini harus tetap dilakukan dan itu tidak boleh terhenti karena itu perintah UU," sambungnya.

Adapun pelayanan dalam pemberian e-KTP tersebut kepada WNA, lanjut I Gede, bahwa mulai dari diterimanya pelaporan dari si pemegang Kitap (Kartu Izin Tinggal Tetap) tersebut. Lalu diverifikasi, baru setelah memenuhi syarat data yang diberikan direkam.

"Setelah direkam nanti sistem akan memvalidasinya, apakah dia tunggal atau tidak, ada duplikasi enggak, dan print lalu di recorded," terangnya. "Tapi di masa transisi ini akan kita tunda pencetakannya. Tapi pelayanan tetap enggak ada perubahan. Semua tetap sama, pencetakanya saja (yang ditunda). Nanti enggak lama sebelum pemilu ini sudah ada keputusan. Kalau seandainya belum kita rencananya mencetaknya tanggal 18 April, sehingga ini (polemik e-KTP WNA) bisa sedikit turun. Tapi pelayanan KTP untuk orang asing ini tetap," tegasnya.

Terkait dengan sosialisasi terhadap WNA sendiri, I Gede menyebut jika forum-forum diskusi seperti ini adalah merupakan bagian dari sosialisasi itu. Namun demikian, dirinya membantah jika pemerintah khawatir dalam memberikan e-KTP kepada WNA.

"Kalau bisa dibilang pemerintah tidak khawatir sama sekali ya. Karena pemberian ktp el bagi orang asing itu sudah dilakukan sejak 2006. 12 tahun yang lalu sudah dilakukan yang memang bersifat rutin karena administratif. Dan itu sudah dibackup oleh teman-teman kita di Dukcapil seluruh Indonesia," pungkasnya.