BREAKINGNEWS.CO.ID - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) yang saat ini berada di Arab Saudi masih mengalami kesulitan untuk kembali ke Tanah Air. Sehingga kasus ini pun menjadi polemik dan mendapatkan sorotan dari sejumlah tokoh hingga praktisi hukum.

Bahkan, kasus Rizieq tersebut juga dinilai sebagai upaya menghilangkan kewarganegaraan (stateless). "Saya kira ini bukan hal yang bisa dibenarkan," kata Ahli hukum pidana, Muhammad Taufik dalam diskusi membahas kepulangan Habib Rizieq di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019) kemarin.

Taufik berpendapat jika HRS memiliki dua pilihan untuk bisa kembali ke Indonesia. Kedua pilihan tersebut yakni dengan dideportasi atau amnesty kerajaan Arab Saudi. "Namun seharusnya pemerintah dapat memberikan kepastian dan perlindungan kepada warga negaranya yang sedang menghadapi masalah hukum di luar negeri," ujarnya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum' dan dan Pasal 28G ayat 1, 'Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi'.

Begitu juga dengan Pasal 18 ayat 1 dan 2, serta Pasal 19 poin (a) dan (b) UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Taufik menambahkan, dalam UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, tidak ada pasal yang mengatur seorang warga negara tidak boleh kembali ke negaranya. "Dalam penjelasan UU No. 12 Tahun 2006 ada asas khusus yang menjadi dasar penyusunan undang-undang tersebut yaitu asas perlindungan maksimum," ujarnya

Menurutnya, asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

Selanjutnya, ia menyinggung soal UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. "Tidak ada pula pasal yang mengatur penangkalan terhadap WNI untuk masuk ke dalam negeri," pungkas Taufik.