BREAKINGNEWS.CO.ID  - Mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya dianggap berpotensi melakukan tindak pidana korupsi terkait penayangan  pertandingan Liga Inggris yang disiarkan oleh stasiun tv plat merah tersebut. Pasalnya,  PT GMV (Global Media Visual)  atau Mola TV selaku pemegang hak siar, mengirimkan tagihan sebesar Rp27 Miliar kepada stasiun tersebut sebagai bayaran atas penyiaran siaran pertandingan yang itu sama sekali tidak diketahui sebelumnya oleh Dewan Pengawas (Dewas) TVRI.

“Dewan Pengawas sama sekali tidak mengetahui ada biaya hak siar kompetisi tersebut, karena pada saat launching Dewas mengetahui bahwa kerjasama tersebut sifatnya tukar menukar program alias barter,”kata pengacara Dewas TVRI  Dwiheri Sulistiawan SH MH, kepada media di Jakarta, Selas (29/1/2020)

“Namun sekarang, setelah berjalan sekian lama muncul tagihan dari pemilik hak siar. Hal ini yang membuat Dewas mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara pada pertengahan Desember sebelum kemudian dilanjutkan dengan Surat Pemberhentian Tetap pada tanggal 16 Januari lalu. "

Berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Indonesia,  pengunaan anggaran di TVRI  harus berdasarkan  RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang itu dibuat oleh Direksi untuk kemudian disetujui oleh Dewas. “Maka dalam kasus  Mola TV ini, pos anggaran yang akan dikeluarkan sama sekali tidak ada, jadi uang dari mana untuk membayar tagihan tersebut ?,”tandasnya.

Kalaupun kemudian ada uang masuk dari iklan yang itu disebut Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP ke dalam kas TVRI, maka tidak bisa seenaknya digunakan direksi.  Karena  uang tersebut harus masuk dulu ke kas negara, baru kemudian kemudian dikembalikan ke TVRI dalam bentuk RKAT pada tahun berikutnya.

Menurut Dwiheri, Helmi memperlakukan TVRI layaknya stasiun tv swasta yang uang iklannya bisa segera diputarkan tanpa perlu persetujuan pihak lain. Hal itu tak bisa ia terapkan di TVRI, semua sudah ada aturan bakunya.

Maka, jika dilihat secara administrative, pihaknya melihat bahwa ada potensi kerugian negara akibat penyimpangan yang dilakukan direksi, karena taka da   permintaan persetujuan direksi kepada dewas terkait pembayaran hak siar liga Inggris yang ditagih Mola TV.

Senada dengan Dwiheri, Partahi Sihombing yang menjadi rekan Dwiheri untuk pihak TVRI menjelaskan. Ada salah satu klausul kontrak antara Mola TV dengan direksi TVRI tentang kerahasiaan yang itu hanya diketahui oleh dua pihak tersebut tanpa diketahui oleh Dewas.”Ini tak boleh terjadi dan salah besar, Dewas tak mengetahui langkah Direksi, dan itu kesalahan besar dalam satu institusi,”tandasnya.

Berkuasa Penuh

BerdasarkanTugas Pokok dan Fungsi yang  diuraikan dalam PP no.13 tahun 2005 tentang, Dewan Pengawas. Badan yang diisi oleh lima orang yang dipilih oleh Komisi I DPR tersebut,  selain bertanggungjawab untuk menyetujui RKAT usulan direksi dan meminta persetujuan kepada Kementerian Keuangan, juga berhak memberhentikan para direksi, jika dinilai tidak menjalankan fungsi dan tugasnya.

Hak pemberhentian tersebut yang menurut Helmy Yahya yang ditemui pada kesempatan terpisah mengatakan, membuat Dewas punya kekuasan penuh mencopot orang-orang yang tak sejalan.

Menurutnya Dewas menerapkan aturan apabila Direksi tidak mencapai kontrak manajemen itu, Dewas boleh memberhentikan Direksi.

​​​​​​​