BREAKINGNEWS.CO.ID - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Sales Tinus menilai bahwa panggung rakyat 2 tahun kasus Novel Baswedan diduga dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal, guna menghardik pemerintah. Sehingga menimbulkan rasa pesimis dan menggerus suara salah satu pasangan calon (paslon), khususnya 01 menjelang Pilpres 2019.

"Itu gerakan politik. Di dalam itu pasti ada yang bermain dan ini yang membuat posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terombang ambing. Ada politik tingkat tinggi di dalam KPK," kata Petrus, Kamis (11/4/2019). "Yang bermain apa yang di atas atau yang di bawah, ini yang harus kita lihat. Bagaimana pun siapa-siapa yang diambil (ditangkap) dalam penindakan itu kan pemimpin KPK yang menentukan," sambungnya.

Untuk itu, Petrus pun menekankan jika walaupun KPK disebut sebagai lembaga independen tetapi tak bisa terlepas dari politik. Apalagi dibentuk oleh undang-undang dan diproses melalui mekanisme di DPR. Sehingga tarik-menarik kepentingan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain pasti berujung pada terbelah duanya KPK.

"Tetapi yang menarik di sini adalah Mengapa perlawanan itu dilakukan secara terbuka, bahkan ada semacam aksi begitu. Ini yang tidak lazim pada institusi lain. Di komiosioner-komisioner lain tidak ada yang seperti itu, kenapa di KPK terjadi seperti ini berarti ada kekuatan lain di luar KPK yang dikendalikan," tuturnya.

Sementara itu, sebelumnya gerakan-gerakan untuk membubarkan KPK juga sudah dilakukan dari berbagai pihak. Karena, mereka menilai KPK sebagai lembaga sudah masuk kedalam politik praktis di Pemilu 2019 ini. Ditambah lagi dengan tidak adanya kejelasan kasus yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Hal ini juga akan menjadi bahan untuk menyerang sang petahana di Pilpres 2019.

Demo Minta Novel Baswedan Keluar dari KPK

Ratusan massa yang mengatasnamakan Wadah Suara Rakyat (WSR) kembali mengepung Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bertepatan peringatan 2 tahun kejadian Novel yang diselingi dengan acara panggung rakyat itu, mereka justru membongkar borok internal khususnya pegawai KPK yang diduga terafiliasi dengan parpol.

"KPK diujung sakaratul maut, apalagi pegawainya mempertontonkan dagelan politik jelang injury time Pilpres yang sebentar lagi akan digelar. Kami akan bongkar borok-borok para pegawainya yang terpapar virus politik," sebut koordinator aksi, Dullah, Kamis (11/4).

Hal ini, kata Dullah, menjadi ironis bila ditelisik dari berbagai referensi publik, bahwa rentetan kegiatan itu syarat muatan politik.

Sehari sebelumnya, aksi yang sama juga dilakukan oleh ratusan massa yang tergabung dalam Poros Kerakyatan Seluruh Ihkwan Muslim (PKS-IM). Dalam aksinya, mereka menolak keberadaan Novel Baswedan dalam institusi lembaga anti rasuah itu. Sebab, Novel diduga kuat berafiliasi dengan Partai Gerindra.

Adapun hal itu disampaikan oleh Sekjen PKS-IM, M. Hazan pada Rabu (10/3/2019) siang. Hazan menekankan, sikap Novel dengan mengarahkan narasi dua tahun kasus teror juga sangat berbahaya, karena berpotensi menggunakan alat negara untuk tujuan politik.

"Panggung rakyat Novel saya kira sangat tinggi kemungkinan ditarik ke politik. apalagi ada isu berafiliasi ke Gerindra. Ini panggung politik sehingga dikemas untuk menguntungkan 02 lalu diklaim," tegas Hazan.