BREAKINGNEWS.CO.ID -  Kementerian Perhubungan mempersilahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memeriksa dugaan praktek kartel tiket pesawat serentak yang terjadi beberapa waktu lalu.

“KPPU silahkan masuk karena mereka punya wewenang untuk itu, jadi silahkan lihat,”ujar  Menhub Budi  di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski begitu, pihaknya tidak yakin praktek kartel terkait kenaikan tersebut, “Menurut saya itu tidak ada,”lanjutnya.

Budi menyampaikan hal tersebut menyusul polemic dugaan praktik kartel antara sesama perusahaan penerbangan. Bukan hanya kenaikan, tetapi juga penurunan tiket dilakukan secara bersamaan.

Kecurigaan muncul karena bisnis penerbangan tanah air hanya dikuasai dua pemain besar yaitu  Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia, Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air) dan Lion Air Group (Lion Air, Batik Air dan Wings Air).

Di tempat terpisah, anggota   Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Afif Hasbullah  mengatakan pihaknya masih mendalami kemungkinan  tersebut.  "Ini masih indikasi. Kalau nanti menjadi fakta dan data, bisa saja, tidak menutup kemungkinan dilakukan proses lidik," katanya.

Sesuai aturan,  praktek kartel diharamkan dalam aktiftas bisnis berdassarkan  Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti sebelumnya juga mengatakan bahwa pemerintah meminta Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Inaca) untuk menurunkan tiket pesawat guna meredam kegaduhan di masyarakat dan menciptakan iklim yang sehat.  Meskipun, lanjut dia, maskapai menghadapi situasi yang berat karena harga avtur yang melonjak dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.  "Ini ada karena mempertimbangkan keluhan masyarakat," katanya.

Pekan lalu, dalam salah satu diskusi di Jakarta, dugaan praktek bisnis tidak curang itu muncul. Indikasi kartel itu muncul karena   kenaikan dan penurunan tarif pesawat yang dilakukan secara bersama-sama oleh para maskapai.

Indikasi lainnya, struktur industri yang tidak sehat,  dimana kalau maskapai berdalih menaikkan harga tiket karena masalah avtur dan beban operasional tinggi seharusnya sudah ditempuh sejak lama, bukan setelah harga minyak dan rupiah tengah stabil. Sementara PT Pertamina membantah harga Avtur menjadi komponen utama kenaikan biaya operasi bisnis ini.

Selain itu, dugaan kartel terjadi karena jumlah pemain dalam industri penerbangan yang hanya dikuasai oleh dua grup besar, yaitu Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air) dan Lion Air Group.