BREAKINGNEWS.CO.ID- Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur Papua batal menghadiri jadwal pemeriksaan sebagai saksi atas kasus penganiayaan terhadap Penyididik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polda Metro Jaya, Senin (11/2/2019). 
 
Pengacara Pemerintah Provinsi Papua, Stefanus Roy Rening mengatakan, Sespri orang nomor satu Papua tersebut absen memenuhi panggilan Polisi lantaran sangat sibuk mendampingi Gubernur. 
 
"Iya. Beliau masih sibuk. Minta dijadwal ulang lagi. Masih dampingi pak Gub (Gubernur-red) di Jayapura," ujar Roy Rening kepada BreakingNews.co.id, Senin (11/2). 
 
Menurut Roy Rening, pihak kepolisian telah menjadwal ulang pemerksaan tersebut. Jadwalnya kata Roy Rering akan dilaksanakan minggu depan. Namun Roy Rering tak jelaskan secara rinci hari pemeriksaan tersebut. 
 
"Mungkin minggu depan ya. Saya sedang koordinasi ke Jayapura mengenai jadwal Sespri. Mudah-mudahan minggu depan bisa datang," katanya. 
 
Diberitakan, Gubernur Papua batal menghadiri jadwal pemeriksaan sebagai saksi. Rencananya, hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan penganiayaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Muhammad Gilang Wicaksono. 
 
Diketahui, Gilang adalah orang yang diduga dipukul saat sedang mengambil foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2 Februari 2019 malam.
 
Sejumlah orang dari Pemprov Papua datang menghampiri Gilang karena tidak terima difoto. Mereka sempat menanyakan identitas Gilang. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap 'menghujani' bogem mentah.
 
Akibatnya, wajah Gilang mengalami luka memar dan sobek. Korban lantas melapor ke Polda Metro Jaya, Minggu, 3 Februari 2019. Kemudian, pihak Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebab, di dalam HP pegawai KPK yang sempat diperiksa pihak pemprov, terdapat pesan jika salah satu pejabat ada yang akan melakukan tindak suap.
 
"Isi pesan WhatsApp terlapor sempat dibaca. Ada kata-kata yang berisi akan ada penyuapan yang dilakukan Pemprov Papua. Faktanya tidak ada penyuapan," kata Argo.
 
Atas dasar itu, pihak Pemprov Papua melalui Alexander Kapisa melaporkan kejadian ini, atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, Senin, 4 Februari 2019. Dia melapor ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/716/II/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus.
 
Pasal yang dijerat yakni Tindak Pidana di bidang ITE dan pencemaran nama baik atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.