JAKARTA - Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016 menunjukkan sebanyak empat provinsi yang masuk ke dalam kategori kondisi demokrasi baik. Keempat provinsi tersebut yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Selatan. Hal itu diketahui saat Kementrian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan meluncurkan Indeks Demokrasi tersebut.

Penyerahan penghargaan kepada perwakilan keempat provinsi tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili Mekopolhukam Wiranto yang sedang berada di luar negeri. "Berkaitan dengan Indeks Demokrasi Indonesia ini, saya kira dalam diskusi nanti perlu dipertegas lagi ukuran untuk menentukan sebuah indeks itu apakah berdasarkan prinsip dasar ideologi kita, yakni Pancasila, ataukah secara universal," kata Tjahjo Kumolo, Selasa (5/12/2017).

Ia mangatakan demokrasi di Indonesia menjadi sebuah proses dengan perjalanan panjang, terutama pada tahun politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilu 2019. "Demokrasi ini sebuah proses yang kita sedang mencari bentuk. Apalagi pada tahun-tahun ini sampai 2024, kira sedang pada tahap konsolidasi demokrasi mulai dari pilkada hingga pilpres serentak," tambahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI, pada 2016 terdapat 19 provinsi yang mengalami peningkatan capaian. Peningkatan capaian tertinggi terjadi di Provinsi Maluku (naik 12,30 poin) dan Maluku Utara (11,74 poin). Sementara itu, sebanyak 15 provinsi tercatat mengalami penurunan capaian dengan dua provinsi tercatat terjadi penurunan terbanyak, yakni DKI Jakarta (turun 14,47 poin) dan Sumatera Barat (13,05 poin).

Indeks Demokrasi Indonesia diukur di 34 provinsi seluruh Indonesia dengan menggunakan tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak politik dan aspek institusi demokrasi.