Kemendagri berharap pemda susun rencana aksi dukung program kesehatan ibu
BREAKINGNEWS : Kementerian Dalam Negeri mengharapkan pemerintah daerah agar menyusun rencana aksi untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak. "Kami berharap pemerintah daerah ANTARA News makassar lintas daerah ...
oujisama
0
490
"Kami berharap pemerintah daerah dapat menyusun rencana aksi untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak berbasis hak dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian balita di daerah masing-masing,' kata Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi dalam keterangannya diterima di Jakarta Jumat.
Negeri Teguh Setyabudi kembali menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen penuh untuk meningkatkan kesehatan dan menurunkan kematian ibu dan bayi.
"Begitu pula dengan upaya mempromosikan keluarga berencana (KB) dengan menempatkan kesehatan ibu berbasis hak sebagai pusat dari rencana pengembangan," kata Teguh.
Bahkan, kata dia, program-program itu telah menjadi salah satu proyek prioritas strategis (major project) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024.
"Tercapainya penurunan kematian ibu dan anak tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat," kata dia.
Teguh juga menekankan tentang pentingnya akurasi data pemerintah untuk mendukung suksesnya program dan kebijakan, terutama dalam mempercepat penurunan kematian ibu dan anak. Apalagi, data itu juga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lainnya untuk rumuskan sebuah kebijakan.
Melalui advokasi dan pertemuan yang digelar program perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi, Teguh berharap akan menjadi prioritas utama dari pemerintah daerah.
Secara lebih konkret, kata dia, program untuk kesehatan ibu dan anak itu dapat dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan RPJMD.
Bahkan, menurut dia, dapat berupa rencana aksi daerah yang memuat rencana pembiayaan hingga regulasi yang mendukungnya.
"Begitu pula dengan upaya mempromosikan keluarga berencana (KB) dengan menempatkan kesehatan ibu berbasis hak sebagai pusat dari rencana pengembangan," kata Teguh.
Bahkan, kata dia, program-program itu telah menjadi salah satu proyek prioritas strategis (major project) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024.
"Tercapainya penurunan kematian ibu dan anak tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat," kata dia.
Teguh juga menekankan tentang pentingnya akurasi data pemerintah untuk mendukung suksesnya program dan kebijakan, terutama dalam mempercepat penurunan kematian ibu dan anak. Apalagi, data itu juga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lainnya untuk rumuskan sebuah kebijakan.
Melalui advokasi dan pertemuan yang digelar program perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi, Teguh berharap akan menjadi prioritas utama dari pemerintah daerah.
Secara lebih konkret, kata dia, program untuk kesehatan ibu dan anak itu dapat dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan RPJMD.
Bahkan, menurut dia, dapat berupa rencana aksi daerah yang memuat rencana pembiayaan hingga regulasi yang mendukungnya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendagri: Daerah susun rencana aksi dukung program kesehatan ibu
