Kartu Pra Kerja, Sari Yuliati: Ini Kesempatan Anak Bangsa Berbakti

BREAKINGNEWS.CO.ID - Menanggapi kontroversi 8 startup lokal yang menjadi penyelenggara pelatihan Program Kartu Pra Kerja, Sari Yuliati menganggapi bahwa ini kesempatan Anak Bangsa berbakti untuk Negara lewat Produk startup nya.

Kartu Pra Kerja, Sari Yuliati: Ini Kesempatan Anak Bangsa Berbakti

BREAKINGNEWS.CO.ID - Menanggapi kontroversi 8 startup lokal yang menjadi penyelenggara pelatihan Program Kartu Pra Kerja, Sari Yuliati menganggapi bahwa ini kesempatan Anak Bangsa berbakti untuk Negara lewat Produk startup nya.

"Ya kita hargai lah Anak Bangsa pegiat startup untuk berbakti pada Negara , lagipula Platform seperti youtube tidak bisa memfasilitasi platform pelatihan seperti skill academy, dimana harus ada materi lengkap, rangkuman, prerest, kuis , self assessment hingga sertifikat ", ujar Sari

"Terkait kecurigaan beberapa pihak, Yang Pertama, sekarang sudah Revolusi 4.0, era digital, semua bisa diakses bisa dilacak, kalau memang dianggap penunjukkan 8 startup lokal dalam penyelenggaraan program Kartu Pra Kerja berpotensi ada penyelewengan, ada KPK, ada kementerian keuangan, BPK dan semua data bisa diakses kok dan dilindungi oleh Konstitusi mengenai keterbukaan informasi itu. 

Yang kedua, perlu diinformasikan bahwa 8 platform tersebut bukanlah hasil seleksi tetapi hasil verifikasi dimana jumlahnya bisa bertambah , karena program prakerja akan dibuat sampai akhir 2020", sambung Sari

Anggaran untuk program ini terbagi disemua platform dan ratusan lembaga pelatihan untuk 5,6 juta pemegang kartu prakerja, besaran anggaran masing2 platform dan lembaga pelatihan tergantung besar kecilnya minat pemegang kartu terhadap program pelatihan "

"Jangan sampai karena tidak sanggupnya mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi Anak Bangsa jadi terhambat karena terbiasa dgn pola lama" tambah Sari

" Soal prosedur sudah Mengacu pada Perppu No 1/2020 ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis (pandemi Covid-19) dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, jadi saya percaya bahwa pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur," tutup Sari Yuliati