IPW: Bambang Widjojanto Jangan Bersikap Post Power Syndrome
BREAKINGNEWS.CO.ID - Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) diminta jangan bersikap post power syndrome. Pendapat Bambang yang mengesankan penangkapan mantan Sekretaris MA Nurhadi, seolah-olah hasil kerja Novel Baswedan pribadi, dinilai ngawur dan bisa mengadu domba internal KPK dan mengadu domba antara KPK dan Polri lewat intrik dan politik belah bambu.
oujisama
BREAKINGNEWS.CO.ID - Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) diminta jangan bersikap post power syndrome. Pendapat Bambang yang mengesankan penangkapan mantan Sekretaris MA Nurhadi, seolah-olah hasil kerja Novel Baswedan pribadi, dinilai ngawur dan bisa mengadu domba internal KPK dan mengadu domba antara KPK dan Polri lewat intrik dan politik belah bambu.
"Bambang yang sudah "diluar pagar" jangan lagi post power syndrome untuk menguasai dan merecoki KPK. Lebih baik Bambang bekerja saja yang profesional dalam mengurusi jabatannya sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi di Pemprov DKI Jakarta," kata Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Breakingnews.co.id, Rabu (3/6/2020).
Padahal IPW melihat, sejak Nurhadi buron, KPK sudah meminta bantuan Polri untuk sama-sama memburu mantan Sekretaris MA tersebut. Hingga di pertengahan Februari 2019, Nurhadi terlacak keberadaannya sedang melakukan sholat duha di sebuah masjid di Jakarta.
"Akan tetapi yang bersangkutan (Nurhadi) berhasil kabur saat hendak ditangkap. Sedikitnya lima kali Nurhadi terpantau di lima masjid tapi tetap lolos dari penangkapan," beber Neta.
Pun, berbagai info tentang Nurhadi juga disampaikan masyarakat ke KPK. Dari pantauan IPW, setiap informasi tentang keberadaan DPO dilacak KPK dengan serius. Bahkan semua info diikuti KPK dengan cermat. "Hingga Senin malam lalu, Nurhadi kemudian berhasil ditangkap," jelas Neta.
Bagi KPK pimpinan Komjen Pol Firli Bahuri, Neta menyampaikan semua info yang masuk dari masyarakat selalu diposisikan sebagai sesuatu hal yang penting, sehigga dibahas bersama tim. "Dalam hal ini, tidak ada individu yang dominan, apalagi merasa sok hebat sendiri," ucap Neta.
Neta lalu menjelaskan bagaimana proses penangkapan dari mulai pelacakan hingga Nurhadi berhasil diboyong ke kantor KPK. "Seperti keberadaan Nurhadi kemarin, KPK sudah mendapat info sejak Senin siang hari dan terdeteksi masuk ke rumah yang disewanya di Simpruk Jakarta Selatan, pada sore hari dan malamnya dilakukan penggeledahan dengan melibatkan semua unit kerja di KPK," katanya.
Proses penangkapannya, lanjut Neta, juga melibatkan satu regu anggota Polri berseragam dan lengkap dengan senjata laras panjang. Anggota Polri ikut mengawal jalannya penangkapan Nurhadi untuk mengantisipasi situasi yang terjadi. "Sebab ada isu yang beredar bahwa selama ini Nurhadi berlindung pada seorang oknum," ujar Neta.
Tanpa mengalami kesulitan berarti Nurhadi akhirnya berhasil digelandang ke kantor KPK. Proses itu berjalan baik, kata Neta karena tim KPK dan Polri bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum dan menghormati HAM.
IPW berharap sinerji Tim KPK dan Polri yang sudah terjalin bisa semakin solid ke depan agar oknum-oknum yang melindungi daftar pencarian orang (DPO) menjadi ciut nyali. "Tidak seperti KPK di era sebelumnya yang cenderung mengabaikan keberadaan Polri dan merasa sok hebat sendiri," terangnya.
Karena itu pula, sambung Neta, menjadi sangat aneh jika mantan pimpinan KPK Bambang Widjajanto tiba-tiba memuji-muji Novel Baswedan setinggi langit dalam penangkapan Nurhadi. Seolah penangkapan itu hasil kerja pribadinya Novel sendiri. "Bambang seperti mimpi di siang bolong dengan post power syndromennya, mencoba menciptakan pahlawan kesiangan," pungkasnya.
Untuk itu, Neta berharap mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto jangan lagi merecoki KPK. Lebih baik Bambang bekerja profesional mengurusi bidang tugasnya sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi di Pemprov DKI Jakarta. "Lebih baik Bambang fokus pada pekerjaannya. Misalnya pantau terkait dugaan korupsi di balik dana bansos di DKI, ketimbang post power syndrome terhadap KPK. Toh, Bambang sudah digaji besar oleh Pemprov DKI Jakarta," pintanya.
