FPI Sebut Pemerintahan Jokowi Zalim dan Tak Terima Informasi yang Benar

BREAKINGNEWS.CO.ID - Reaksi segera muncul dari anggota dan pengurus organisasi Front Pembela Islam (FPI). Mereka langsung menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI kemungkinan tak diperpanjang bila ormas itu mengancam ideologi negara.

Slamet Maarif, salah satu Juru Bicara DPP FPI menanggapi dengan sikap yang keras. Ia menyebut Jokowi sebenarnya tidak mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang FPI. Slamet menyebut pemerintahan Jokowi zalim.

"Kalau masih ada yang menggaungkan izin ormas, maka kategori keterbelakangan intelektual dan kuasa gelap yang zalim itu. Baca putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Slamet kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/7).

Slamet menyatakan, kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin secara jelas dalam konstitusi. Ia juga meminta agar Jokowi membaca dan melihat kembali putusan MK terkait pendaftaran Ormas, yang menyebut pendaftaran bersifat sukarela.

"Secara aturan hukum dalam UU Ormas, enggak ada nomenklatur izin, putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 juga, menyatakan pendaftaran adalah bersifat sukarela, tidak ada istilah izin ormas atau ormas terlarang," katanya. Slamet menambahkan jika FPI tidak mengkhawatirkan pernyataan Jokowi tentang SKT tersebut. "Sudah sering diginikan, bedanya yang satu ini keliatannya info yang diterima enggak," katanya.

Wawancara Jokowi 

Sebelumnya dalam wawancara dengan Associated Press (AP) pada Jumat (27/7), Jokowi membuka kemungkinan tidak akan memperpanjang SKT FPI. "Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam. Asalkan pandangan kelompok-kelompok tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara.  "Dalam lima tahun ke depan, saya tidak memiliki beban politik sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Tanggapan Munarman 

Sindiran lebih keras datang dari Sekretaris Umum DPP FPI Munarman. Dia menyindir langkah Jokowi yang meminjam uang dari negara komunis. Munarman tidak menyebut secara gamblang siapa negara komunis yang dimaksud. "Yang mengancam ideologi negara itu adalah ngutang kepada negara komunis jor-joran," tutur Munarman.

Munarman juga menyindir pemerintah yang membuka pintu bagi tenaga kerja asing dari secara besar-besaran. Dia juga menyinggung sikap pemerintah lainnya yang cenderung memudahkan pihak asing bekerja di Indonesia. "Buat aturan membolehkan jabatan di berbagai sektor pemerintahan dipegang oleh kaum komunis dan asing lainnya," kata Munarman.

Sebelumnya pada Minggu (28/7/2019) reaksi keras juga sudah bermunculan di media sosial seperti twitter. Bahkan sempat muncul trending topik, dengan tagar #SaveFPI. Mereka menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan kemungkinan tak memperpanjang izin FPI.