Deklarasi 2019 Ganti Presiden Ditolak di Daerah, Ini Kata Direktur Relawan Jokowi

BREAKINGNEWS.CO.ID - Terjadinya kembali penghadangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap deklarasi 2019 Ganti Presiden di sejumlah daerah kembali mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma"ruf Amin di Pilpres 2019.

Salah satu direktur relawan tim kampanye nasional Jokowi-Ma"ruf, Maman Imanulhaq mengatakan jika sangat menyayangkam adanya penghadangan oleh sekelompok anak bangsa dalam mengungkapkan apresiasi dan kebebasan dalam berpendapat yang dijamin olrh konstitusi. "Kita tahu bahwa Jokowi adalah seorang pemimpin negara atau pemerintahan Jokowi ini sangat menghormati kebebasan berpendapat, Jokowi ini tidaklah referensif, Jokowi ini anti pembungkaman dan tentu anti penculikan," katanya saat ditemui wartawan usai seminar nasional yabg bertajuk "Penanggulangan Penyebaran Paham Radikal pada Remaja Guna Mencegah Terorisme" di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/8/2018).

Untuk itu, dirinya pun berharap kepada aparat penegak hukum untuk menindak atau melakukan upaya persuasif untuk kelompok-kelompok yang melakukan penghadangan tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan yakni berupa pengungkapan siapa dalang dibalik semua itu.

"Pertama, karena ada berita yang perlu saya luruskan, misalnya media selalu menyebut bahwa ada kelompok Prabowo yang akan melakukan deklarasi ganti presiden dan dihalang oleh yang pro Jokowi, itu salah. Yang menghadang belum tentu pro Jokowi. Mereka yang tidak mengerti demokrasi," ujarnya. "Kedua, kita melihat bahwa teman-teman yang melakukan deklarasi ganti presiden itu perlu dipertanyakan motifnya. Bukankah mekanisme pergantian presiden itu sudah diatur oleh konstitusi, apalagi sekarang kalau sebelum Prabowo dan Jokowi ini maju di pertarungan 19 (Pilpres 2019) saya rasa sah-sah saja ganti presiden. Tapi ini calonnya kan sudah ada, paling tidak mereka membuat hastag Ganti Presiden oleh Prabowo atau Hidup Prabowo, dam sebagainya," sambungnya.

Oleh sebab itu, dirinya juga mengatakan jika pihaknya mensinyalir dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) bahwa upaya tersebut ditunggangi oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain itu, ia juga menyebut jika aksi tersebut untul menghasut masyarakat dengan membuat kekacauan.

"Pertama, bahwa upaya untuk deklarasi ganti presiden itu ditunggangi oleh kelompok HTI. Mereka itu sudah jelas sebagai ormas terlarang dan tidak boleh menunggangi lagi. Jadi ganti presiden bukan hanya upaya untuk mengganti Jokowi, tapi juga mengganti soal ideologi bangsa. Itu ditolak, kita ingin tetap NKRI, kita tetap ingin Pancasila, kami tidak mau terbuai, dan kasus Suriah akan menjadikan kami sebagi sebuah pelajaran bahwa Suriah hancur gara-gara hastag ganti presiden itu. Dan mereka deklarasi dimana-mana. Jadi bukan persoalan Jokoewi atau Prabowo, ini persoalan NKRI," tegasnya. "Kedua, bahwa deklarasi hastag ganti presiden itu, itu dilakukan memang untuk menghasut masyarakat dengan membuat kekacauan ditengah-tengah masyarakat, dan itu tidak kita inginkan. Dan kita sudah sepakat untuk membuat pilpres ini menjadi sebuah ajang demokrasi yang gembira, saling menghormati. Maka saya meminta kepada Neno Warisman (Inisiator gerakan Ganti Presiden) udahlah, jangan ingin mengadu, menghasut masyarakat dan sebagainya, kita ingin Neno Warisman akan kami undang kalau punya program-program Prabowo dan sebagainya, kami undang di relawan Jokowi, nanti silahkan tidak akan pernah ada tindakan refpresif, tidak akan ada tindakan kekerasan dan sebagainya. Ini dia datang, siapa yang melarang, dia masuk lalu tiba-tiba mengambil alih perannya pramugari, minta maaf, rakyat itu tidak sebodoh yang Anda kira, saya bilang ke Neno Warisman itu. Itu tidak hanya sekedar terhipnotis oleh sinetron yang nggak bermutu, rakyat sekarang cerdas. Maka lebih baik hari ini adu ide, adu program dan adu gagasan," imbuhnya.