BREAKINGNEWS.CO.ID- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mempertanyakan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap olahraga. Apalagi kata Fikri, Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games 2018. Menurut Fikri, kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi olahraga di  Indonesia bisa mengkhawatirkan karena akan menurunkan produktifitas serta kualitas kesehatan masyarakat.  Data yang disampaikan BPS menunjukkan, hanya 27,6 persen masyarakat di usia 10 tahun ke atas yang rutin berolahraga.  
 
"Sebagai tuan rumah perhelatan olahraga terbesar se-Asia atau Asian Games ini, kita patut tanyakan keberhasilan program Kemenpora dalam memasyarakatkan olahraga,” ujar Fikri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018).  Bandingkan dengan Jepang yang tingkat partisipasinya mencapai 60 persen.  Bahkan dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang angka partisipasinya di atas 30 persen.
 
“Saya khawatir fenomena ini mencerminkan kualitas penataan olahraga kita, terutama bagaimana pelaksanaan program  sport for all (pembudayaan olahraga untuk semua di Kemenpora),” jelasnya.  
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, meski UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menekankan partisipasi dalam olahraga adalah hak masyarakat, namun seharusnya pemerintah tetap menggalakkan.  
 
“Menurut saya demi kemaslahatan dan kebaikan publik, program pemasyarakatan olahraga ini mestinya wajib, minimal sunnah muakkad,” imbuhnya.  Terlebih, Fikri juga mengaitkan dengan kualitas atlet Indonesia yang cenderung menurun prestasinya.   “Bibit atlet itu diambil dari masyarakat, bila partisipasi  masyarakat rendah, darimana kita dapat bibit,” ujar dia.   
 
Selain itu Fikri menegaskan bahwa menghasilkan prestasi olahraga bukan sesuatu yang instan, melainkan hasil penataan berkesinambungan, dimulai dari kebugaran masyarakatnya. Fikri membandingkan masifnya gerakan senam kesegaran jasmani (SKJ) di zaman orde baru yang diikuti setiap lapisan masyarakat, terutama siswa-siswa sekolah mulai dari SD hingga SMA, hingga instansi pemerintahan dan swasta.   “Saya kok tidak melihat lagi di zaman now ini senam massal semacam itu yang diprakarsai pemerintah,” tambahnya.
 
Fikri juga melihat even olahraga terbesar se Asia di Jakarta dan Palembang sebagai momentum Kemenpora untuk mengajak masyarakat lebih banyak bergerak dan berolahraga. "Usulan lainnya bisa dengan berlari atau bersepeda ke kantor bila jarak memungkinkan, dan dimulai dari menteri dan staf Menpora,” kata Fikri.
 
Fikri menilai, pembatasan kendaraan ganjil-genap dan penataan pedestrian di Jakarta menjelang Asian Games 2018 seharusnya diarahkan pemerintah untuk mensosialisasikan budaya jalan kaki atau bersepeda ke kantor menjadi  viral.  “Karena penelitian yang ada menunjukkan, angka jalan kaki orang Indonesia rendah,” kata Fikri mengutip Penelitian Stanford University yang menghitung rata-rata langkah yang dilakukan setiap harinya oleh penduduk di dunia. 
 
Penelitian itu mengungkapkan, rata-rata langkah kaki per hari yang dilakukan oleh penduduk di dunia adalah 4961 langkah per hari.  Namun, khusus di Indonesia, masyarakat berjalan kaki hanya 3531 langkah per harinya.  Selain itu fasilitas ruang terbuka  bagi publik yang layak untuk berolahraga maupun berjalan kaki masih terbatas. Maka, diperlukan sinergi kebijakan antara instansi terkait baik di pusat maupun daerah dalam masalah infrastruktur publik ini.
 
Rendahnya angka partisipasi dalam berolahraga ini juga klop dengan angka kebugaran siswa sekolah yang rendah.  Penelitian yang diambil sampel di Jawa Barat oleh Balitbang Kemendikbud menunjukkan, sebanyak 42,27 persen siswa SD memiliki kebugaran yang rendah.  Demikian pula tingkat kebugaran siswa SMP dan SMA. Siswa SMP dengan tingkat kebugaran rendah mencapai 36,87 persen, sedangkan siswa SMA sebanyak 46,11 persen.